Oleh : Jhojo Rumampuk
Faktanews.com – Tajuk. Pernyataan Menteri Keuangan RI dalam Retret Kepala Daerah bahwa daerah tidak bisa hanya mengandalkan anggaran dari pusat sudah seharusnya menjadi alarm bagi semua kepala daerah.
Dana Alokasi Umum (DAU) yang hanya cukup untuk membayar gaji dan operasional kantor menunjukkan bahwa tanpa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat, pembangunan dan pelayanan publik akan berjalan stagnan.
Kota Gorontalo, di bawah kepemimpinan Wali Kota Adhan Dambea, tentu diharapkan mampu menjawab tantangan ini. Salah satu langkah krusial adalah memastikan bahwa seluruh pengusaha di kota ini berkontribusi melalui pajak daerah.
Pajak bukan sekadar kewajiban, tetapi bentuk tanggung jawab sosial dalam membangun daerah.
Namun, masalah klasik yang sering terjadi adalah adanya pengusaha yang enggan membayar pajak atau bahkan menjalankan usaha tanpa izin.
Jika ini dibiarkan, maka selain merugikan daerah, juga menciptakan ketidakadilan bagi pelaku usaha yang patuh. Oleh karena itu, ketegasan pemerintah dalam menindak pelanggar harus menjadi prioritas.
Adhan Dambea punya reputasi sebagai pemimpin tegas. Kini, publik menunggu aksinya dalam memastikan kepatuhan pajak dan legalitas usaha di Kota Gorontalo.
Jika pendekatan persuasif tak membuahkan hasil, langkah hukum dan sanksi administratif harus diterapkan. Jangan sampai PAD lemah hanya karena pemerintah daerah ragu-ragu dalam bertindak.
Karena pada akhirnya, kemandirian fiskal daerah bukan hanya soal menambah pemasukan, tetapi juga tentang menegakkan keadilan dan menanamkan kesadaran bahwa membangun daerah adalah tanggung jawab bersama.
