Oleh : Jhojo Rumampuk
Kasus tragis penembakan Kasat Reskrim di Kalimantan Barat telah mengguncang institusi Polri sekaligus menjadi pengingat akan besarnya risiko yang dihadapi aparat penegak hukum, terutama saat mereka menjalankan tugas pemberantasan kejahatan, termasuk tambang ilegal.
Peristiwa ini juga menjadi cermin betapa berbahayanya jaringan mafia tambang yang sering kali melibatkan oknum aparat, pengusaha, dan pihak lain yang berkepentingan.
Dalam konteks ini, pernyataan tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar setiap anggota Polri melaporkan oknum yang bermain atau membekingi tambang ilegal adalah langkah penting untuk membangun integritas institusi.
Namun, perintah ini membutuhkan komitmen serius, keberanian, dan dukungan dari seluruh jajaran Polri di setiap daerah.
Pemberantasan tambang ilegal tidak hanya membutuhkan keberanian, tetapi juga strategi yang matang untuk menghadapi jaringan kuat yang sering kali menggunakan kekerasan demi melindungi kepentingannya.
Anggota Polri yang bertugas di lapangan harus mendapatkan dukungan penuh dari atasan, baik dalam bentuk perlindungan, sumber daya, maupun keberanian moral untuk bertindak tegas terhadap kejahatan.
Keberanian untuk mengungkap oknum yang terlibat adalah kunci agar institusi Polri dapat membersihkan diri dari pengaruh negatif yang mencoreng tugas mulianya sebagai penegak hukum.
Bagaimana dengan Provinsi Gorontalo?
Situasi di Gorontalo, khususnya terkait Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), menunjukkan tantangan besar dalam penegakan hukum.
Selama ini, Kapolda Gorontalo dinilai gagal memberantas mafia tambang ilegal. Bahkan, muncul asumsi liar terkait dugaan keterlibatan anggota Polri hingga pembiaran oleh Kapolda terhadap aktivitas PETI.
Kapolda Gorontalo dianggap tidak memiliki keberanian untuk menindak tegas mafia tambang ilegal. Sikap yang dianggap pengecut ini tidak hanya mencederai masyarakat yang dirugikan oleh aktivitas PETI, tetapi juga merusak citra Polri secara keseluruhan.
Pembiaran terhadap tambang ilegal membuka peluang bagi mafia tambang untuk memperluas jaringannya, sekaligus memperkuat asumsi bahwa aparat penegak hukum justru menjadi bagian dari masalah.
Kapolri telah memberikan pernyataan yang jelas: tidak ada tempat bagi oknum yang melindungi tambang ilegal. Pernyataan ini harus diimplementasikan di Gorontalo dengan langkah-langkah konkret.
Jika dugaan keterlibatan atau pembiaran terhadap tambang ilegal terbukti, Kapolda Gorontalo harus dicopot dari jabatannya. Evaluasi kinerja dan integritas pejabat tinggi Polri di daerah harus menjadi prioritas.
Dugaan keterlibatan anggota Polri di Gorontalo dalam aktivitas PETI harus diselidiki secara mendalam dan transparan. Jika terbukti, sanksi tegas harus diberikan tanpa pandang bulu.
Polri di Gorontalo perlu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, termasuk masyarakat, pemerintah daerah, dan aktivis lingkungan, untuk menghentikan aktivitas PETI yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat.
Kepercayaan masyarakat terhadap Polri di Gorontalo perlu dipulihkan melalui tindakan nyata yang menunjukkan keberpihakan pada hukum dan keadilan.
Perintah tegas Kapolri agar melaporkan oknum yang membekingi tambang ilegal adalah momen penting untuk memperbaiki citra Polri, khususnya di daerah seperti Gorontalo, yang menghadapi persoalan serius terkait PETI.
Namun, keberhasilan upaya ini bergantung pada keberanian, komitmen, dan integritas seluruh jajaran Polri, mulai dari tingkat tertinggi hingga anggota di lapangan.
Gorontalo membutuhkan kepemimpinan yang tegas dan berani untuk menghadapi mafia tambang ilegal.
Jika Polri gagal menunjukkan tindakan konkret, masyarakat akan semakin kehilangan kepercayaan, dan mafia tambang akan semakin mengakar.
Kini saatnya bagi Polri, khususnya Kapolda Gorontalo, untuk menunjukkan bahwa hukum benar-benar ditegakkan tanpa kompromi.
