Dalam konteks demokrasi dan penegakan hukum, aparat negara memiliki peran yang sangat vital. Mereka adalah pelindung masyarakat, penjaga ketertiban, dan penegak hukum yang harus bekerja demi kepentingan umum.
Namun, di Pohuwato, muncul kekhawatiran dan persepsi bahwa aparat lebih berfungsi sebagai penjaga perusahaan tambang dari pada melindungi masyarakat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai netralitas dan integritas aparat penegak hukum di Bumi Panua.
Masyarakat Pohuwato telah lama merasakan dampak negatif dari aktivitas maupun keberadaan perusahaan pertambangan. Di tengah situasi ini, mereka berharap aparat penegak hukum hadir untuk melindungi hak-hak mereka.
Sayangnya, yang sering terlihat adalah keberpihakan aparat kepada perusahaan tambang. Pengabaian terhadap keluhan masyarakat dan perlindungan berlebihan terhadap kepentingan perusahaan menimbulkan rasa ketidakadilan yang mendalam.
Mengapa Aparat Tidak Boleh Berpihak?
Kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum adalah fondasi penting bagi stabilitas sosial. Ketika aparat dianggap berpihak pada perusahaan tambang, kepercayaan ini hancur. Masyarakat akan merasa tidak ada lagi tempat untuk mengadu dan mencari keadilan.
Keberpihakan pada perusahaan tambang sering mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat yang parah. Aparat yang seharusnya menegakkan aturan tentang perlindungan lingkungan malah menjadi pelindung bagi pelanggaran – pelanggaran tersebut.
Tindakan intimidasi dan kekerasan terhadap masyarakat yang menolak aktivitas tambang menunjukkan pelanggaran hak asasi manusia. Aparat harusnya memastikan bahwa hak-hak masyarakat dilindungi, bukan dilanggar.
Aparat penegak hukum harus selalu menjaga netralitas dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Beberapa langkah yang bisa diambil untuk memastikan hal ini adalah:
Aparat perlu diberikan pelatihan mengenai hak asasi manusia, dampak lingkungan dari aktivitas tambang, dan pentingnya menjaga netralitas. Pengetahuan ini akan membantu mereka menjalankan tugas dengan lebih bijaksana.
Dibutuhkan mekanisme pengawasan independen untuk memastikan bahwa aparat bertindak sesuai dengan hukum dan tidak berpihak. Pengawasan ini bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga masyarakat sipil atau ombudsman.
Setiap tindakan yang diambil oleh aparat harus dilakukan secara transparan. Masyarakat berhak mengetahui dasar dari setiap keputusan yang diambil, terutama yang berkaitan dengan konflik tambang.
Menjaga Martabat Aparat
Aparat negara memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga martabat dan integritas profesinya. Mereka bukanlah penjaga perusahaan tambang yang tugasnya hanya melindungi kepentingan segelintir orang. Mereka adalah pelindung seluruh masyarakat, tanpa memandang latar belakang atau kekuatan ekonomi.
Aparat penegak hukum di Pohuwato dan di seluruh Indonesia harus selalu ingat bahwa mereka bekerja untuk rakyat, bukan untuk perusahaan tambang atau entitas bisnis lainnya.
Keberpihakan pada kepentingan umum, penegakan hukum yang adil, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adalah prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh.
Dengan menjaga netralitas dan integritas, aparat akan dapat memulihkan kepercayaan publik dan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Masyarakat Pohuwato berhak mendapatkan perlindungan yang adil dan aparat harus memastikan hal itu terwujud.
