Buruknya Pembangunan Infrastruktur, Marten Taha Sedang Apa ?

Faktanews.com – Tajuk. Setiap Kepala Daerah memiliki peran yang krusial dalam pembangunan infrastruktur di wilayahnya. Sebab, Kepala Daerah sangat bertanggung jawab untuk merencanakan, mengelola, dan melaksanakan proyek-proyek infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 

Dalam hal ini, Kepala Daerah harus mampu menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, lembaga keuangan, dan sektor swasta, untuk memastikan sumber daya yang memadai tersedia dan dikelola dengan efisien. 

Selain itu, mereka juga harus memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan secara berkelanjutan, memperhatikan aspek lingkungan dan sosial, serta memperhatikan kebutuhan serta aspirasi masyarakat lokal. Dengan peran yang proaktif dan visioner, Kepala Daerah dapat menjadi penggerak utama dalam menciptakan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berdampak positif bagi kemajuan wilayahnya.

Tapi tidak dengan Kota Gorontalo. Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan infrastruktur yang ada di pusat ibukota Provinsi Gorontalo, Walikota Marten Taha dinilai hanya memperburuk penataan ruang yang ada diwilayahnya.

Jalan Nani Wartabone (eks jalan Panjaitan) dan Kawasan Pusat Perdagangan Kota Gorontalo menjadi bukti bahwa setiap orang pasti akan berasumsi pesimis terhadap pekerjaan yang akan habis kontrak dalam 2 Hari lagi (31 Maret 2024).

Padahal, di sisa akhir masa jabatannya, Walikota Gorontalo, Marten A. Taha seharusnya fokus pada pemantapan dan penyelesaian program-program prioritas yang telah diluncurkan selama masa jabatannya.

Hal ini meliputi evaluasi dan pemantapan berbagai kebijakan dan proyek pembangunan yang telah diimplementasikan, serta memastikan kelancaran dan keberlanjutan program-program tersebut setelah kepemimpinannya berakhir.

Di samping itu, menjelang berakhirnya masa jabatan, Walikota Goronyalo sebaiknya juga fokus pada upaya meninggalkan legacy positif, baik dalam hal prestasi pembangunan maupun kualitas kepemimpinan. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan institusi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan memastikan keberlanjutan program-program yang telah sukses dilaksanakan.

Berdasarkan data yang berhasil dirampung oleh Tim Fakta News, pada hasil audit Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2022. Terdapat kekurangan volume pada belanja modal gedung dan bangunan terdapat potensi keebihan pembayaran sebesar Rp. 5.246.078.005,78 di Dinas PUPR, RSUD Aloei Saboe dan RSUD Otanaha.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Audited Pemerintah Kota Gorontalo untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan masing-masing senilai Rp128.069.772.854,00 dan Rp92.881.142.181,00 atau 72,52% sedangkan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2021 senilai Rp11.176.123.166,00 atau mengalami kenaikan senilai Rp81.705.019.015,00 atau 731,07%.

Pemeriksaan secara uji petik atas Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilakukan atas 33 kontrak dengan total nilai Rp183.706.500.694,58, pada RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe dilakukan atas 12 kontrak dengan total nilai Rp18.564.726.451,61, dan pada pada RSUD Otanaha dilakukan atas 20 kontrak dengan total nilai Rp19.153.954.511,61. 

Hasil pemeriksaan atas back up data kuantitas, contract change order (CCO), addendum/amandemen kontrak dan hasil pengujian volume terpasang dengan metode pengukuran dimensi volume pekerjaan terpasang yang dilakukan oleh BPK bersama tenaga ahli, kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat pembuat komitmen (PPK), inspektorat, konsultan pengawas, pengawas lapangan dan penyedia, diketahui terdapat potensi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp5.246.078.005,78 dengan jenis pekerjaan;

Dinas PUPR Kota Gorontalo

1. Kekurangan volume yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pekerjaan konstruksi pembangunan Pusat Kuliner Kalimadu
2. Kekurangan volume yang mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran pada tiga kontrak pekerjaan senilai Rp5.097.343.388,60

• Kekurangan volume yang mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran pekerjaan konstruksi optimalisasi SPAM Kec. Dumbo Raya 
• Kekurangan volume yang mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran pekerjaan konstruksi optimalisasi SPAM Kec. Dungingi
• Kekurangan volume yang mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran pekerjaan konstruksi optimalisasi SPAM Desa Tanggilingo

RSUD Aloei Saboe

1. Kekurangan volume yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pekerjaan konstruksi fisik instalasi Modular Operating Theatre/MOT Ruang Operasi
2. Kekurangan volume yang mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran pengadaan bangunan prasarana ruang isolasi penyakit infeksi emergencing (PIE)

RSUD Otanaha

1. Kekurangan volume yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pekerjaan konstruksi Bangunan Neonatal Intensive Care Unit (NICU)
2. Kekurangan volume yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pekerjaan konstruksi Bangunan Pediatric Intensive Care Unit (PICU)
3. Kekurangan volume yang mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran pekerjaan konstruksi Modular Operating Theatre/MOT Ruang Operasi
4. Kekurangan volume yang mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran pekerjaan pembangunan Instalasi Water Treatment Process (WTP)

Hal tersebut disebabkan:

a. Pemeriksaan hasil pekerjaan berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang dilakukan oleh Tim Teknis Penerima Hasil Pekerjaan belum dilakukan sesuai dengan kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan yang sesungguhnya; dan

b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Direktur RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe, dan Direktur RSUD Otanaha selaku Pengguna Anggaran dan KPA/PPK belum melakukan validasi dan verifikasi secara berjenjang atas Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan.

Ditambah lagi dengan Kekurangan Volume pada Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang Mengakibatkan Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Senilai Rp915.009.961,63 dan Potensi Kelebihan Pembayaran Senilai Rp6.488.843.684,91 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kekurangan volume yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pekerjaan pada lima kontrak pekerjaan senilai Rp915.009.961,63.  Dengan rincian ;

1. Kekurangan volume yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pekerjaan rekonstruksi/peningkatan Jalan Jeruk
2. Kekurangan volume yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pekerjaan rekonstruksi Jalan Durian – Jalan Jeruk
3. Kekurangan volume yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pekerjaan rekonstruksi Jalan Jeruk – Jalan Apel
4. Kekurangan volume yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pekerjaan konstruksi Jalan Drs. Hi. Thayeb Moh. Gobel – Jalan Poowo
5. Kekurangan volume yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pekerjaan konstruksi peningkatan Jalan Nani Wartabone

Kekurangan volume yang mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran pada enam kontrak pekerjaan senilai Rp6.488.844.002,78. Dengan rincian ;

1. Kekurangan volume yang mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran pekerjaan rekonstruksi/peningkatan Jalan Moh. Yamin III CS
2. Kekurangan volume yang mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran pekerjaan konstruksi Belanja Modal Jalan Sutoyo CS
3. Kekurangan volume yang mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran rekonstruksi/peningkatan Jalan Drs. Achmad Nadjamudin CS
4. Kekurangan volume yang mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran pengadaan/pemasangan pipa distribusi utama & distribusi layanan 
5. Kekurangan volume yang mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran pekerjaan konstruksi Jalan Jalan Lupoyo CS
6. Kekurangan volume yang mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran Pekerjaan Revitalisasi Pusat Perdagangan pada Koridor Jl. M.T. Haryono CS 

Dengan demikian, di sisa akhir masa jabatannya, Walikota Gorontalo seharusnya mengalokasikan waktu dan energi untuk memastikan kelancaran transisi ke kepemimpinan berikutnya sambil memastikan bahwa dampak positif dari kepemimpinannya tetap terasa dalam jangka panjang bagi masyarakat dan wilayah yang dipimpinnya.

Ketidakperdulian terhadap pembangunan infrastruktur dapat mengakibatkan kemunduran dalam pembangunan wilayah, terutama dalam hal konektivitas transportasi, ketersediaan air bersih, listrik, dan infrastruktur pendukung lainnya yang penting bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dimana, infrastruktur yang tidak memadai atau tidak diperhatikan dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Ini bisa berdampak negatif pada lapangan kerja, pendapatan masyarakat, dan kemampuan wilayah untuk bersaing secara ekonomi.

Hingga kegagalan dalam memperhatikan pembangunan infrastruktur bisa menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Mereka mungkin merasa bahwa kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi, yang dapat menyebabkan ketegangan sosial dan ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan Marten Taha.

Ketidakpedulian terhadap pembangunan infrastruktur dapat merusak citra kepemimpinan dan reputasi Walikota Marten Taha. Ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kemampuan dan integritas serta mempengaruhi karir politiknya nanti.