Faktanews.com, Tajuk – Penjabat Bupati (Penjabup) Boalemo, Sherman Moridu, kini harus bertanggung jawab atas kebijakannya yang dinilai menciptakan kegaduhan di masyarakat Boalemo.
Pasalnya, Penjabup Sherman Moridu belakangan sering melahirkan kebijakan yang menimbulkan pro kontra di masyarakat.
Salah satu kebijakan Penjabup Boalemo yang membuat pro kontra dimasyarakat adalah pengaktifan kembali Kepala Desa Diloato mantan terpidana perzinahan.
Hal ini yang membuat resah masyarakat khususnya di Desa Diloato. Sehingga beberapa kali menduduki kantor desa sebagai bentuk penolakan kades mantan terpidana perzinahan.
Puncaknya, pada Senin 28 Agustus lalu, antara pendukung Kades dan masyarakat yang menolak nyaris baku hantam hingga satu anggota Polsek Paguyaman yang melakukan pengamanan jadi korban.
Padahal, sebelum diaktifkan kembali Kades mantan terpidana perzinahan itu, masyarakat sudah berulang kali melakukan aksi penolakan di halaman kantor Bupati Boalemo.
Namun, anehnya pemerintah daerah tetap mengaktifkan Kades tersebut dengan pertimbangan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.
Sejumlah kecaman pun muncul pasca dilantiknya Kades Diloato itu. Bahkan, beberapa tokoh pemuda, agama, dan masyarakat, menilai Penjabup Sherman Moridu tidak paham adat dan moralitas.
Selain itu, kebijakan Penjabup Sherman Moridu yang dinilai membuat resah masyarakat dengan dikosongkan nya pimpinan definitif DPM PTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan Dinas DPPKBP3A Kabupaten Boalemo.
Kedua dinas tersebut dinilai strategis karena memiliki program dan target yang harus dicapai. Sehingga tidak bisa dikosongkan. Bahkan kebijakan Penjabup dianggap bertentangan dengan peraturan daerah no 2 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.
Dari persoalan ini, Penjabup bukan menjaga stabilitas daerah, malah menciptakan kebijakan yang menimbulkan kegaduhan. Parahnya usai membuat kebijakan itu, Penjabup Boalemo meninggalkan Boalemo selama dua pekan dengan alasan mengikuti Diklat Kepemimpinan di luar daerah.
Padahal Menteri Dalam Negri, Muhammad Tito Karnavian sudah berulang kali menegaskan bahwa Penjabat Kepala Daerah harus menjaga stabilitas daerah menjelang Pemilu 2024 nanti.
Bahkan pada acara Rakernas XV Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) 2023 dan APKASI Otonomi Expo 2023 di ICE BSD City, Tangerang, Kamis (20/7/2023), Mendagri dengan tegas berpesan bagi Penjabup kepala daerah untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan dan mengambil posisi netral dan tidak terlibat politik praktis.
