Faktanews.com – Kota Gorontalo. Walikota Seluruh indonesia, termasuk walikota kota gorontalo menjadi bagian dari Rapat Kerja Nasional APEKSI (Asosiasi Pemerintah Seluruh Indonesia) Ke XVI yang di gelar di kota makassar sejak hari rabu sampai hari kamis, (13/7/2023).
Dalam rapat pleno Rakernas APEKSI tersebut menghasilkan sejumlah pesan kunci, isu strategis dan rekomendasi dari buah pemikiran seluruh walikota yang ada diseluruh indonesia.
Marten Taha Selaku Walikota Kota Gorontalo dan juga menjadi wakil ketua umum di bidang pemerintahan dan otonomi daerah DPP APEKSI, ia menjelaskan dalam Rakernas APEKSI ini menjadi wadah yang sangat tepat bagi seluruh walikota yang ada diseluruh indonesia.
“Rakerna APEKSI ini sangat penting bagi seluruh walikota yang ad di tanah air, kami merencanakan, menyusun, dan mewujudkan sebuah kemajuan kota di indonesia, melalui wadah ini dan ada tiga pesan kunci yang kami lahirkan melalui rakernas APEKSI XVI tahun 2023, pertama konsistensi pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang mengakomodir berbagai keunggulan dan potensi setiap kota atau daerah kedua tantangan dalam menuju indonesia emas 2045, perlu peta jalan dan strategi yang mengakomodasi kaum muda kreatif perkotaan. Terakhir ketiga adalah masa transisi kepemimpinan nasional dan daerah memerlukan kejelasan tata kelola baik dari segi regulasi, kelembagaan dan pembiayaan secara konfrensif,” Ujar Walikota.
Walikota Kota gorontalo juga menyampaikan isu strategis yang menjadi pembahasan dalam Rakernas APEKSI Ke XVI 2023 diantaranya yakni tentang regulasi kelembagaan dan fiskal, isu strategis ini terdapat 13 catatan inti yang nantinya akan di sampaikan kepada pemerintah pusat.
“Salah satu isu strategis itu seperti tentang regulasi dimana mendorong kelengkapan aturan pelaksana dari Perpu UU Cipta Kerja dan UU HKPD (Pajak, Retribusi DBH). Mendorong kejelasan kewenangan provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, mendorong pemerintah untuk mengeluarkan peraturan teknis yang sesuai dengan alur perencanaan dan peganggaran tahunan, meninjau pelaksanaan Perpres (RTH, jaminan kesehatan, dll). Serta menerbitkan perpres yang baru (persampaha dan sirkular ekonomi dan lain-lain,” lanjutnya.
Penulis : Fenti Alamri
