Oleh : J. Chornelis Rumampuk
Faktanews.com – Tajuk. Berbagai macam polemik saat ini hadir di tengah pemerintahan Marten Taha dan Rian Kono yang sudah berjalan hampir 3 Tahun, berbagai asumsi liar pun lahir dikarenakan tak ada tindak lanjut bahkan terkesan dibiarkan mengalir begitu saja.
Pertama pasca virus corona covid 19 melanda Indonesia, Ibu Kota Provinsi Gorontalo ini pun sempat dikagetkan oleh dugaan perbuatan Amoral yang dilakukan oleh sesama anggota DPRD. Anehnya, DPRD Kota Gorontalo terkesan tidak mau ambil pusing atas dampak yang didapatkan oleh Masyarakat atas beberapa persoalan yang dimaksud.
Terkadang banyak yang mempertanyakan apa sebenarnya yang dikerjakan oleh para wakil rakyat tersebut digedung nan mewah tersebut, hingga ada yang mengatakan bahwa saat ini DPRD telah tersandar oleh sebuah kepentingan politik hingga para Anggota Legislatif mengabaikan isu-isu urgen yang ada di Daerah.
Dengan lahirnya Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2017 atas pelaksanaan Perda nomor 9 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD menyangkut tunjangan unsur pimpinan dan anggota legislatif yang mengatur besaran penerimaan disetiap bulannya, seperti ;
- Uang Representatif
- Tunjangan Keluarga
- Tunjangan Beras
- Uang Paket
- Tunjangan Jabatan
- Tunjangan Alat Kelengkapan
- Tunjangan Alat Kelengkapan Lain
- Tunjangan Komunikasi Intensif
- Tunjangan Reses
Dimana dari seluruh tunjangan yang diberikan itu seharusnya membuat para Anggota Legislator Kota Gorontalo dapat memaksimalkan kinerjanya sebagai perwakilan rakyat yang ada di Lembaga Terhormat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Padahal mereka sendiri paham bahwa ketika rakyat tidak mendapatkan hak-hak layanan pemerintahan atau eksekutif, ketika aspirasi dan suara rakyat tersumbat, maka kepada siapa rakyat mengadu..ya.. kepada DPRD sebagai lembaga kontrol yang mewakili suara rakyat.
Namun sisi ideal yang diharapkan dan menjadi dambaan rakyat tersebut, terkadang tidak berjalan dengan baik. Tidak jarang anggota legislatif yang diberi mandat oleh rakyat, justru mengangkangi dan melecehkan suara rakyat, seakan ia lupa dari mana ia berasal dan untuk siapa ia harus berjuang dan bekerja.
Sebab, seharusnya DPRD Kota Gorontalo sudah bisa menggunakan Hak Interpelasinya guna untuk mempertanyakan secara politik kepada Pemerintah Daerah atas diamnya Eksekutif terhadap beberapa persoalan urgen daerah dari persoalan Defisit anggaran yang mencapai 11,6 Miliyar Tahun 2022, pembangunan Pasar Sentral yang hingga sekarang belum bisa ditempati, bocornya pajak retribusi yang seharusnya menjadi sumber pendapatan PAD hingga sebuah mega proyek pembangunan infrastruktur yang sedari awal berpolemik hingga pernah mendapatkan gugatan oleh pihak GCW di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Gorontalo.
Lupa diri yang terkadang menjelma dari para oknum-oknum anggota dewan, tidak hanya melukai dan menyakiti hati rakyat, tapi juga menjadi catatan buram proses demokrasi yang tengah dibangun dan menjadi konsensus bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Hingga orang bertanya-tanya, kenapa DPRD terlihat dan terkesan sangat takut untuk menggunakan Hak-Haknya untuk kepentingan khalayak ramai.?
Ada pula yang bertanya, apakah dengan tunjangan yang diberikan oleh negara masih tidak cukup untuk membuat para anggota DPRD bekerja.?
Terakhir, Penulis berharap agar seluruh perwakilan rakyat yang ada di Lembaga Legislatif dapat mengawasi tugas utama dari Pemerintah Kota Gorontalo sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Republik Indonesia tentang strategi Menjadikan Masyarakat Kota Gorontalo menjadi Rakyat Indonesia Seutuhnya. Yang berkeadilan Sosial. Amiiin
