Faktanews.com – Kabupaten Pohuwato. Pernyataan Kadis Kesehatan yang mengatakan bahwa selama memimpin dirinya telah semaksimal mungkin dan sesuai prosedur kembali mendapatkan tanggapan dari Ketua PB KPMIP.
“ Kami menyarankan Jangan terlalu kaku menanggapi sehingga tanggapannya tidak berbobot mudah-mudahan kadis kesehatan tidak hendak menutupi kegagalannya.” Harap Yopin.
Pasalnya, menurut Ketua Umum PB KPMIP Yopin Polutu apa yang menjadi pernyataan Kadis kesehatan terkait tidak mandeknya sistem program kesehatan yang ada di dikes Pohuwato sehingga tercapai sesuai RPJMD itu tidak benar karena tak selaras dengan apa yang terungkap pada pembahasan rapat pada pembahasan LKPJ di DPRD Pohuwato.
“ Bila kadis kesehatan membantah itu tidak benar maka kami meragukan analisis penilaian anggota DPRD hari ini. Bahkan sesuai fakta dilapangan waktu setahun sangat cukup mengukur kinerja dari Pimpinan OPD terutama kinerja yang diukur adalah capaian target RPJMD. Tahun 2022 tidak ada inovasi yang di lakukan hal itu di buktikan dengan tidak adanya pengimputan dalam sistem Pelaporan Inovasi Daerah. Apakah ini yang dikatakan telah tercapai sesuai RPJMD?.” Ungkap Yopin
Yopin menyampaikan bahwa kadis lebih suka keluar daerah sehingga saat rapat penting di DPRD, pihak Dinas Kesehatan justru hanya mengirim wakilnya, padahal menurutnya program kesehatan sedang tidak baik-baik saja.
“Sebagai bukti konkrit adanya peningkatan kasus Demam Berdarah Dangue (DBD) di Desa Huyula, Ayula, Sidorukun, Pelambane, dan Banuroja dari kajian Epidemiologi Tim Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato, sehingga perlu diadakan proses pembersihan lingkungan dan pemberantasan Saran Nyamuk (PSN) diwilayah kasus tersebut. Wilayah randangan kasus DBD baru masuk 2 bulan ini saja kasusnya sebanyak kurang lebih 20 Kasus bahkan ada 1 (satu) kasus meninggal.” Terang Yopin
kata Yopin, dengan meningkatnya kasus malaria hal ini kontradiksi atau tak sejalan dengan Kabupaten Pohuwato yang mendapat Sertifikat Eleminasi Malaria dari Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) kementerian kesehatan, harusnya bila tak sejalan bukan Pohuwato yang disalahkan tetapi Dinas Kesehatan yang tak mampu menyelaraskan dengan Capaian Eliminasi tersebut.
“ Bila Kadis mengatakan terkait kesehatan tidak ada masalah di Pohuwato, maka pasti tidak ada komplen-komplen yang masuk, jangan menyembunyikan masalah hanya untuk menjaga nama baik Kadis dan Instansi Dinas kesehatan.” Jelas Yopin
Menurut Yopin bahwa dirinya kecewa dengan agenda fasilitator Kecamatan sehat yang dianggap tidak memiliki tujuan dan hanya menghambur-hamburkan uang negara.
“Bahkan kadis kesehatan juga tak mampu menanggapi adanya program pelatihan fasilitator kecamatan sehat, hingga sampai pada ujian kompetensi yang memakan waktu dan anggaran begitu besar tetapi output penempatan 14 fasiliator Kecamatan Sehat itu tidak jelas, kami sarankan kepada kapala dinas kesehatan jangan hanya melahirkan program tapi outputnya nonsen.” Tegas Yopin
Padahal harusnya Kadis Kesehatan menjadi bagian peran utama dalam mendorong capaian target fasilitator tersebut karena hal itu sangat membantu Indeks Kecamatan Sehat yang selaras dengan visi Bupati Pohuwato “Sehat, Maju, dan Sejahtera”.
“ Mari berbenah diri bila tak mampu mengemban amanah kadis, maka kembalilah ke staf biasa untuk belajar kembali membedakan antara mana inovasi dan mana output. Jika DPRD Kabupaten Pohuwato kecewa atas kinerja Kadis Kesehatan, maka atas nama PB KPMIP meminta DPRD Pohuwato segera mengeluarkan rekomendasi penggantian kadis kesehatan di Bumi Panua Pohuwato.” Tutup Yopin
