Faktanews.com – Gorontalo. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Adhan Dambea, pada saat konferensi Pers di AD Center, Senin, (27/12/2022), mempertanyakan atas pendampingan Kejaksaan Tinggi Gorontalo terkait perencanaan pembangunannya tidak matang.
Dihadapan awak media, Politisi kawakan tersebut pun mengungkapkan bahwa banyak masyarakat Kota Gorontalo mempertanyakan pengawasan dari kejaksaan Gorontalo, terkait pembangunan yang ada di Kota Gorontalo.
” Sekarang Produknya tidak selesai, apa langkah-langkah di dalam menyikapi kondisi seperti ini, ” Tanya Adhan kepada kejaksaan Gorontalo.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Haruna,SH., MH mengatakan bahwa pembangunan Kota Gorontalo yang menggunakan anggaran pemilihan ekonomi nasional (PEN) yang didampingi oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) dan intelijen.
Akan tetapi, dalam beberapa kasus Datun harus memberhentikan atas pendampingan tersebut, karena masukan berdasarkan masukan-masukan Datun, tidak ditindaklanjuti oleh pemohon untuk memegak penuntutnya.
Hal itu disampaikan oleh Haruna, saat ditanya oleh sejumlah awak media pada saat Konferensi Pers Refleksi akhir tahun tingkat Kejaksaan Tinggi dalam rangka transparansi kinerja Kejaksaan Republik Indonesia.
” Dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) memang kita melakukan pendampingan baik dari Datun maupun Intelejen. Dalam beberapa kasus memang Datun ini memutuskan untuk menghentikan pendampingan, karena ada beberapa masukan dari pihak Datun tidak ditindaklanjuti oleh pemohon pendampingan PEN.” Kata Haruna. Rabu, 28/12/22.
Lebih lanjut Haruna menambahkan untuk tugas Intelijen sendiri fungsinya untuk mengamankan.
” Jadi kalau ada hambatan dan tantangan maka tugas intelijen lah yang akan yang sifatnya notens, disit lah intelijen, ” Terang Haruna.
” Dan Intelijen pengamanannya adalah setiap saat,” Tukasnya.
Penulis : Faisal
