Faktanews.com, Kota Gorontalo – Pemerintah Kota Gorontalo terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kajian dalam bidang hukum. Salah satu langkah yang ditempuh yakni memperkuat kerja dengan Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham).
Sebelumnya, Pemkot Gorontalo dan pihak Kemenkumham telah memulai sejumlah kerja sama antara lain menyangkut pembentukan draft perundang-undangan.
“Dalam kerja sama ini, setiap Ranperda yang akan kami ajukan ke pihak legislatif akan dikaji dari sisi yuridis sampai ke sosialnya agar Ranperda tersebut bisa memenuhi persyaratan dan layak untuk diajukan sebagai peraturan daerah,” kata Wali Kota Gorontalo Marten Taha, seusai menerima kunjungan Kakanwil Kemenkumham Gorontalo, Senin (14/2/2022).
Wali Kota Marten menuturkan, kerjasama yang akan dilanjutkan yaitu dalam bidang penyuluhan hukum. Hal ini penting dilakukan mengingat saat ini, banyak terjadi pelanggaran hukum yang harus dicegah oleh Pemkot Gorontalo.
“Penyuluhan hukum ini merupakan hal yang urgen, sudah banyak pelanggaran hukum terutama dalam pernikahan dini atau dibawah umur yang terjadi karena kurangnya pengetahuan,” ujarnya.
Selain itu, kata Marten, Pemkot Gorontalo dan pihak Kemenkumham pula akan menjalin kerjasama dalam pembinaan HAM, agar tidak terjadi pelanggaran HAM di tengah-tengah masyarakat.
“Optimalisasi pembinaan hukum dan HAM merupakan hal yang tak kalah penting pula sebagai upaya untuk memproteksi masyarakar agar tidak terjerumus pada pelanggaran HAM,” pungkasnya.
(Adv/FN)
