Faktanews.com – Kabupaten Pohuwato. Terkait adanya dugaan perbuatan Up Moral pejabat yang heboh pada bulan Maret tahun 2022 kemarin, membuat Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) Provinsi Gorontalo pun angkat bicara.
Pasalnya, sikap diam yang diperlihatkan oleh Bupati Pohuwato dan lembaga Legislatif kini dipertanyakan.
Kepada Fakta News, Frangkymax Kadir mengatakan bahwa seharusnya pimpinan eksekutif dan legislatif harus mengambil langkah agar persoalan ini tidak berlarut-larut.
“ Seharusnya Bupati dan DPRD sudah duduk bersama untuk menyelesaikan setiap persoalan Daerah, hanya saja saya melihat ada sebuah pembiaran yang dilakukan atau menutupi persoalan yang sudah diketahui oleh orang banyak.” Ungkap Frangkymax.
Frangky pun menambahkan bahwa dalam adat Gorontalo sudah jelas, ada sanksi Biito dan puulo melekat jika ada slah satu pejabat Daerah yang melakukan perbuatan tercela.
“ Persoalan ini jangan didiamkan, dalam adat Gorontalo sudah dinyatakan bahwa seluruh negeri akan terkena malapetaka atas buruknya kesehatan mental (Up Moral) dari perbuatan tersebut. Mau benar atau tidak, setidaknya DPRD sudah mempertanyakan persoalan ini secara politik dihadapan tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh lainnya.” Terang Frangkymax seraya menambahkan
Dirinya pun prihatin atas pengancaman-pengancaman yang dilakukan oleh keluarga pejabat tersebut kepada beberapa awak media. Sehingganya Frangky pun mendesak DPRD untuk mengambil Hak Interpelasinya atas perbuatan tersebut.
“ Saya secara pribadi prihatin ada informasi pengancaman terhadap sejumlah jurnalis atas sebuah tulisan mereka, kan dalam tulisan itu tidak ada yang menyebutkan Nama dan Wilayah. Kok ada yang merasa nama baiknya dilecehkan ?, ini ada apa ?. Agar semuanya terang benderang, DPRD Pohuwato seharusnya sudah mempertanyakan secara politik tentang benar atau tidak perbuatan tercela tersebut.” Tukas Frangky seraya menambahkan
Bahwa untuk menghindari lebih banyak asumsi liar, maka langkah mengambil Hak Interpelasi adalah salah satu jalan keluar untuk memperbaiki Daerah.
“Jangan sampai orang akan menilai bahwa sikap diamnya DPRD ini karena takut karena Partai Golkar itu memiliki 10 kursi, sehingga terlalu banyak pertimbangan untuk mengambil Hak Interpelasi ?. Padahal masyarakat perlu tahu kebenaran informasi tersebut agar tidak lagi menimbulkan asumsi-asumsi liar.” Tutup Frangky
Penulis : Jhojo Rumampuk
