Faktanews.com, Pohuwato– Wakil Bupati (Wabup) Pohuwato, Suharsi Igirisa bersama Direktur RSUD Bumi Panua, Dr. Yenni Ahmad menemui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) guna membahas realisasi klaim pembayaran penanganan Covid-19 di RSUD Bumi Panua sebanyak Rp 8,4 M yang akan dibayarkan paling lambat minggu depan.
“Alhamdulillah, klaim pembayaran penanganan pasien covid di RSUD BP untuk 2021 tersebut mendapat respon dari dirjen,” kata Suharsi.
Kedatangan mereka diterima langsung oleh oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan (Yankes), Prof. Dr. Abdul Kadir, Selasa 30 November 2021.
Selain itu, Pemkab Pohuwato juga menyerahkan proposal untuk permohonan CT scan yang ada di RSUD Bumi Panua.
Tidak hanya itu, Wabup Suharsi berharap Pemkab Pohuwato Pohuwato bisa dibantu dengan program yang ada di Kemenkes RI.
Bukan itu saja, Wabup Suharsi Igirsa menyampaikan mengenai Rumah Sakit Pratama yang ada di Kecamatan Lemito.
“Ya, untuk Rumah Sakit Pratama diminta oleh dirjen untuk segera dioperasikan. Soal izin pemanfaatannya dari Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten, tidak perlu izin dari Kemenkes, daerah juga diminta untuk menyiapkan sumber daya tenaga kesehatan untuk RS Pratama,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur RSUD Bumi Panua, Dr Yenni Ahmad mengatakan, klaim sejumlah Rp 8,4 Milyar itu adalah klaim untuk Covid-19 dari Kemenkes RI ke rumah sakit daerah terhitung sejak Juni hingga Oktober 2021.
karena mengingat RSBP adalah rumah sakit yang paling ujung barat dr provinsi gorantalo yang berbatasan dengan daerah sulawesi tengah dan jauh dari pusat kota serta menjadi pusat rujukan dari kedua daerah yang berdekatan dengan kabupaten pohuwato.
Lebih lanjut, untuk Rumah Sakit Pratama kata Yenni, akan segera difungsikan karena izinnya dari Dinas Kesehatan. “Insyaallah secepatnya akan di fungsikan, karena keberadaan dari rumah sakit pratama sangat dibutuhkan oleh masyarakat wilayah barat khususnya,” tandasnya.
Penulis: Surdin
