Faktanews.com, Maluku Tengah – Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kabupaten Maluku melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Aset Daerah. Kegiatan dengan tema, ” Efektivitas, Efisien, Akuntabilitas Dan Transparansi Dalan Pengelolaan Dana BOS Kiat Dalam Pendataan Pengelolaan Dan Pemanfaatan Aset Daerah. ” Kegiatan yang berlangsung selama dua hari dari Jumat,(22/10/21) sampai Sabtu, (23/10/21), dipusatkan di Aula SMA Negeri 4 Masohi Kabupaten Maluku Tengah.
Sasaran kegiatan bagi Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah dan Tim Aset Sekolah, dibuka oleh Kapala Bidang Pembinaan SMA Kepala Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Maluku, Zulkadir Pellu
Ketua panitia yang juga Ketua MKKS Kabupaten Maluku Tengah, Yusuf Tuaewa dalam sambutannya menyebut baik kegiatan ini dan semangat dari pelaksanaan kegiatan adalah memastikan pengelolaan keuangan Dana BOS dan aset daerah yang ada di sekolah bisa berjalan baik sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan.
“Secara jujur saya katakan bahwa, masih ada banyak sekolah yang pengelolaan keuangan dana BOA dan aset daerahnya belum maksimal dan itu menjadi catatan untuk dievaluasi. Untuk itulah kegiatan kegiatan sosialisasi pengelolaan dana BOS dan aset daerah digagas dengan harapan ada perbaikan dalam sistem pengelolaan maupun pertanggung jawabannya, ” tegasnya.
Menurutnya, kegiatan yang mempertemukan para Kepala Sekolah, bendahara dan ketua tim aset lembaga pendidikan, diharapkan bisa dijadikan ajang mempererat tali silaturahmi dan membina kekompakan sesama institusi pendidikan. “Selain sebagai tali silaturahmi, kegiatan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran bagi setiap peserta baik dalam mengelola dan pertanggung jawaban dana BOS maupun Aset daerah di setiap sekolah masing-masing, ” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan SMA Disdikbud Provinsi Maluku, Zulkadir Pellu dalam sambutannya mewakili Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, mempertegas tentang masih minimnya pemahamam sekolah dalam pengelolaan dana BOS dan aset daerah. Hal ini sesuai dengan temuan banyaknya kepala sekolah yang belum memasukan laporan pertanggung jawaban dana BOS tahap I.
“Saya katakan bahwa sesuai fakta, puluhan kepala sekolah yang pengelolaan dana BOS dan aset daerah masih jauh dari harapan, bahkan ada 11 Kepala sekolah yang belum memasukan laporan pertanggung jawaban dana BOS tahap satu,” tegasnya.
Karena ada terjadi perubahan regulasi lanjut Pellu, maka kegiatan ini saya mengapresiasi karena membawa dampak positif bagi setiap kepala sekolah dalam mengelola maupun pertanggung jawaban dalam pengelolaan dana BOS.
“Kegiatan ini sangat penting karena dapat menjawab persoalan yang ada dalam mengelola Dana BOS, apalagi tiap tahun ada perubahan regulasinya,” ingatnya. (FN/Uc)
