Faktanews.com (Daerah) – Kabupaten Boalemo. Pro-kontra kebijakan PDAM Tirta Boalemo yang menaikan tarif air, mendapat tanggapan dari Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Boalemo, Harijanto Mamangkey.
Saat melakukan RDP bersama masyarakat Bajo dan pihak PDAM, dirinya menjelaskan bahwa Persoalan kenaikan tarif PDAM tidak lepas dari harga pokok produksi, sebagaimana hasil audit dari BPKP Provinsi Gorontalo.
“Persoalan kenaikan tarif PDAM ini tidak lepas dari harga pokok produksi, sebagaimana hasil audit dari BPKP. Akan tetapi, apa yang diaspirasikan oleh masyarakat pada hari ini ada benarnya,” kata aleg tiga periode ini saat menerima masa aksi penolakan kenaikan tarif PDAM, Senin (22/02/2021).
Apalagi, lanjut Ko’o Hari, di tengah situasi pandemi yang saat ini sangat berdampak pada ekonomi masyarakat, pemerintah pusat maupun daerah berupaya agar ekonomi bisa pulih pasca pandemi.
“Namun, di Kabupaten Boalemo sendiri pemerintah terkesan membebankan masyarakat dengan adanya kenaikan tarif PDAM ini,” lanjutnya.
Tak hanya itu, dengan adanya seruan pemerintah pusat maupun daerah untuk menekan Penyebaran virus Corona atau COVID-19 di Indonesia dengan melakukan 3 M (Memakai Masker, Menjaga Jarak, dan Mencuci Tangan Dengan Air Mengalir dan Sabun).
“Bagaimana kita di pemerintah daerah mendukung program tersebut sementara tarif air naik? Saya bukan orang yang tidak setuju dengan kenaikan tarif air ini, akan saja waktunya tidak tepat!,” tegasnya.
Terakhir, dirinya memberikan solusi kepada PDAM agar kenaikan tarif tidak dirasakan masyarakat, sebaiknya memakai skema subsidi tarif.
“Ketika PDAM ini berada pada kondisi yang kurang sehat, ada beberapa solusi yang harus difikirkan dengan tidak membebankan masyarakat. Saya sementara ini memikirkan satu skema bagaimana tarif pdam kepada masyarakat pelaku UKM barangkali bisa kita gunakan skema subsidi tarif PDAM kepada masyarakat,” tukasnya. (FN/MS)
