Faktanews.com, Gorontalo – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Kristina Mohamad Udoki, melontarkan kritik keras kepada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang dinilai lalai mengusulkan anggaran bagi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Komisi Informasi Publik (KIP).
Hal ini ia sampaikan usai rapat Badan Anggaran DPRD Gorontalo, Selasa (5/8/2025). Dalam rapat terungkap, Diskominfo sama sekali tidak mengalokasikan anggaran untuk KPID dan KIP pada Rancangan APBD Induk Tahun Anggaran 2026.
“Kalau memang tidak ada niat baik dari Diskominfo, lebih baik bubarkan saja KPID dan KIP. Ini kelalaian serius,” tegas legislator yang akrab disapa Femmy itu.
Kristina menilai, absennya dukungan anggaran sangat merugikan, apalagi KPID dijadwalkan segera menggelar seleksi anggota baru. Tanpa biaya memadai, proses itu terancam gagal.
“Seleksi tetap digelar, tapi dananya tidak ada. Untuk apa ada seleksi kalau tidak disiapkan anggarannya? Ini bukti ketidaksiapan pemerintah,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa keberadaan KPID dan KIP merupakan amanat undang-undang, sehingga wajib didukung APBD. KPID berdiri berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, sementara KIP mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Keduanya adalah lembaga negara, bukan organisasi sukarela. Mereka wajib mendapat dukungan,” tandasnya.
Politisi PAN ini juga menolak alasan keterbatasan anggaran yang kerap dilontarkan Diskominfo. Menurutnya, dalih tersebut tidak sebanding dengan peran strategis kedua lembaga dalam menjaga demokrasi, pengawasan siaran, serta keterbukaan informasi publik di Gorontalo.
“Jangan jadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan. Ini soal komitmen terhadap demokrasi dan transparansi,” tegasnya lagi.
Kristina memastikan, DPRD akan mengawal ketat proses penganggaran agar KPID dan KIP tidak “mati suri” akibat kelalaian birokrasi.
“Kami akan kawal terus. Jangan sampai lembaga strategis ini justru mati karena dianggap tidak penting,” pungkasnya.
