Faktanews.com, Gorontalo – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan (Dapil) III, Ghalib Lahidjun, menyoroti sejumlah persoalan sosial yang dinilainya kian mendesak di Kabupaten Gorontalo.
Hal itu ia sampaikan dalam reses perdana masa sidang ke-3 bersama Bupati Sofyan Puhi, Wakil Bupati Tonny Junus, dan jajaran pemerintah daerah, Senin (23/06/2025).
Isu pertama yang ditegaskan Ghalib adalah tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan data dari Polda Gorontalo, tercatat 300 laporan kasus, dengan 91 di antaranya terjadi di Kabupaten Gorontalo.
“Kita boleh bangga dengan proyek bernilai miliaran, tapi apa artinya jika anak-anak justru menjadi korban kekerasan seksual?” tegas Ghalib.
Ia juga mengkritisi minimnya fasilitas rumah singgah. Karena terbatasnya anggaran, banyak korban terpaksa ditampung di rumah pribadi pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Meski begitu, Ghalib tetap mengapresiasi dedikasi para pegawai dinas yang bekerja maksimal di tengah keterbatasan.
Selain itu, Ghalib menekankan pentingnya percepatan pembahasan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengarusutamaan Gender yang sempat tertunda. Perda ini, menurutnya, akan memperkuat sinergi antara Pemprov dan Pemkab dalam melindungi perempuan dan anak.
Politisi Golkar ini juga menyoroti meningkatnya kasus HIV/AIDS, termasuk di lingkungan sekolah, bahkan menyebut adanya seorang guru di Kabupaten Gorontalo yang terdeteksi positif.
Tak hanya itu, ia mengingatkan ancaman radikalisme yang sudah masuk ke dunia pendidikan. Salah satu pelaku terorisme, katanya, berasal dari Kayu Merah, Kecamatan Limboto. “Kesbangpol bersama DPRD harus memperkuat pendidikan wawasan kebangsaan,” ujarnya.
Ghalib turut menyinggung nasib guru-guru di bawah Kementerian Agama yang tidak tercatat dalam Dapodik dan tak mendapat tunjangan sebagaimana mestinya.
“Mereka seperti hidup di dua alam. Padahal pengabdian mereka luar biasa bagi daerah,” ucapnya.
Menutup penyampaiannya, Ghalib meminta Bupati dan jajaran OPD meluangkan waktu untuk membahas lebih rinci berbagai persoalan sosial yang ia paparkan.
“Kami mohon ada ruang khusus untuk koordinasi langsung, agar isu-isu penting ini bisa ditindaklanjuti dengan tepat,” pungkasnya.
