Oleh : Jhojo Rumampuk
Faktanews.com – Tajuk. Setiap tahun, tradisi keagamaan seperti haul di Sulawesi Tengah selalu menjadi magnet bagi sejumlah pejabat dari berbagai daerah, termasuk dari Provinsi Gorontalo.
Namun di balik kesan religius yang ditampilkan, terselip praktik yang menuai kecurigaan publik: “bimtek dadakan” yang sengaja dibuat demi melegalkan perjalanan dinas.
Yang lebih menyakitkan bagi publik adalah, seluruh perjalanan itu dibiayai oleh negara. Dari tiket, hotel, konsumsi, hingga mobil dinas, semuanya ditanggung menggunakan anggaran daerah.
Padahal jika memang ingin berangkat sebagai pribadi, tak ada yang mempermasalahkan selama menggunakan uang pribadi dan kendaraan pribadi.
Ironisnya, kegiatan bimtek tersebut tak menghasilkan dampak nyata bagi daerah. Tak ada laporan yang benar-benar mencerminkan hasil belajar, tak ada kebijakan turunan, tak ada manfaat untuk masyarakat.
Hanya judul kegiatan untuk memenuhi syarat administratif.
Seruan efisiensi anggaran pun jadi semacam lelucon. Pejabat lihai menyiasati aturan, berlindung di balik dalih pelatihan, tapi sejatinya tengah menikmati perjalanan religius yang sepenuhnya dibiayai oleh uang rakyat.
Sementara rakyat menahan napas karena APBD terbatas, para pejabat menikmati “wisata ibadah” dengan fasilitas negara.
Mobil dinas jadi kendaraan pribadi, biaya dinas dijadikan ongkos ziarah, dan kegiatan pelatihan tak lebih dari stempel legalitas.
Sudah saatnya pemerintah daerah melakukan audit menyeluruh terhadap kegiatan bimtek yang mencurigakan, apalagi yang digelar bertepatan dengan event haul tahunan.
Efisiensi bukan hanya soal pemangkasan anggaran, tapi soal kejujuran dalam menggunakan uang rakyat.
Ditambah lagi dengan adanya keluhan muncul dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pohuwato terkait perilaku sebagian Kepala Dinas yang diduga nekat membuat kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Studi Banding secara mendadak ke Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.
Aktivitas ini menuai sorotan karena bertepatan dengan momentum haul tahunan yang selama ini ramai dihadiri sejumlah pejabat.
Menurut pengakuan salah satu ASN yang enggan disebutkan namanya, para staf justru terus diminta menekan anggaran perjalanan dinas dan membatasi kegiatan ke luar daerah, khususnya yang tidak membawa manfaat langsung bagi pelayanan publik.
Namun, di sisi lain, para pejabat eselon malah dengan mudah menyusun kegiatan luar daerah yang terkesan dipaksakan hanya untuk memenuhi syarat administratif.
“Kami diminta hemat, jangan ke mana-mana, jangan buat kegiatan yang tidak penting. Tapi mereka sendiri malah ramai-ramai ke Palu, entah bimtek apa, studi banding apa, yang penting bisa ikut haul,” keluh ASN tersebut.
Fenomena ini semakin memperkuat dugaan adanya “wisata birokrasi” berjubah kegiatan resmi, di mana perjalanan dinas digunakan sebagai dalih untuk berlibur atau memenuhi agenda pribadi, dengan seluruh biaya dibebankan ke anggaran negara.
Jika benar demikian, maka ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat efisiensi anggaran dan pelayanan publik yang berkeadilan.
Semua orang berhak tahu kemana uang mereka digunakan, dan apakah kegiatan pejabat benar-benar untuk kepentingan daerah atau hanya kepentingan pribadi yang dibungkus rapi dalam agenda formal.
Sudah saatnya Aparat Penegak Hukum turun tangan melakukan klarifikasi, audit, dan pengawasan menyeluruh terhadap kegiatan-kegiatan yang mencurigakan. Masyarakat Pohuwato bukan penonton, dan uang rakyat bukan untuk plesiran.
