Faktanews.com – Bone Bolango. Suasana GOR Boludawa, Selasa 8 April 2025, tak seperti biasanya. Ribuan masyarakat penambang dari berbagai pelosok Bone Bolango memenuhi ruangan dengan satu semangat melawan ketidakadilan.
Konsolidasi akbar ini bukan sekadar pertemuan biasa, tetapi titik awal dari perlawanan terorganisir terhadap dominasi korporasi tambang raksasa, khususnya PT. Gorontalo Minerals (GM), yang dianggap telah menginjak-injak hak hidup penambang lokal.
Suara rakyat membahana bukan tanpa alasan. Para penambang rakyat yang selama puluhan tahun menggantungkan hidup dari tambang tradisional kini justru dibayangi ketidakpastian.
Lebih tragis lagi, munculnya papan peringatan di beberapa lokasi tambang rakyat menguak kebingungan besar di tengah masyarakat. Papan tersebut diklaim sebagai bukan dari pihak PT. GM, namun masyarakat menantang
“Kalau benar bukan dari GM, tandatangani surat pernyataan!”. Sebuah desakan yang wajar demi menjawab keresahan yang telah menjalar luas.
Dalam orasinya, masyarakat menyuarakan dasar perjuangan mereka yang tak bisa diabaikan:
“Hutan, tanah, dan air adalah milik negara, dan harus diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat.”
Bukan untuk dirampas oleh kepentingan segelintir elit pemilik modal. Karena itu, mereka menolak menjadi penonton di tanah mereka sendiri.
Ironisnya, Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang selama ini dijadikan simbol dukungan pemerintah, justru menuai kekecewaan.
WPR dianggap hanya formalitas lokasi yang diberikan kosong dari kandungan, tanpa nilai ekonomis. Sementara itu, masyarakat penambang yang menggali lokasi potensial justru dicap sebagai pencuri selama lebih dari 30 tahun di tanah kelahirannya sendiri.
Para penambang juga dengan tegas mendesak pemerintah untuk tidak lagi hanya berdiri sebagai pendukung pasif.
“Wujud dukungan itu harus nyata, harus terbukti,” seru mereka.
Karena selama ini, keberpihakan pemerintah hanya berhenti di pernyataan, bukan dalam tindakan yang melindungi rakyat dari tekanan korporasi.
GOR Boludawa hari itu menjadi saksi, penambang rakyat Bone Bolango bukan lagi kumpulan suara yang tercerai-berai. Mereka kini satu dalam gerakan, satu dalam tekad, dan satu dalam tuntutan.
Jika negara masih memiliki nurani, inilah waktunya untuk berpihak. Jika pemerintah masih mengaku milik rakyat, inilah saatnya untuk membuktikan.
Hal yang sama diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat penambang Usman Hulopi, usai menggelar konsolidasi bersama para penambang di GOR Boludawa.
Ayah Imbo (sapaan akrab Usman Hulopi) menuturkan, surat pernyataan dari pihak PT Gorontalo Minerals dibutuhkan agar masyarakat penambang tidak menjadi bingung dengan adanya papan peringatan yang melarang para penambang untuk beraktivitas di titik Bor 1,3 dan 9.
Dijelaskan Ayah Imbo, sudah ada infromasi diterima bahwa spanduk yang berisi peringatan bukan dari pihak PT Gorontalo Minerals.
Infromasi ini kata Ayah Imbo semakin membuat masyarakat penambang menjadi bingung dan merasa dipermainkan.
Ayah Imbo menegaskan, para penambang akan membentuk satu tim dan akan menjadi delegasi yang akan meminta klarifikasi kepada pihak PT Gorontalo Minerals.
“Karena ini kan cuma secara lisan kan yang disampaikan oleh Direksi, maka itu kami akan buat sebuah konsolidasi, yaitu surat pernyataan dari pihak GM yang harus ditandatangani oleh GM,” jelas Ayah Imbo.
Ayah Imbo berharap pihak PT Gorontalo Minerals bisa menjawab apa yang menjadi kegalauan dari masyarakat penambang.
“Kalau memang ini tidak (bukan spanduk dari GM), tandatangani ini surat pernyataan. Supaya apa?, yang menjadi sebuah kegalauan daripada masyarakat penambang yang ada di lokasi-lokasi yang dikosongkan ini nantinya akan terjawab,” harap Ayah Imbo mewakili suara para penambang.
Ayah Imbo mengungkapkan, maksud dari konsolidas yang dilaksanakan di GOR Boludawa, menyatukan kembali persatuan dan kesatuan daripada para penambang.
Ayah Imbo menegaskan, harga mati bagi para penambang untuk memperjuangkan hak-hak mereka.
Sebab kata Ayah Imbo para penambang sudah 30 tahun lebih beroperasi.
“Kami tidak mau jadi penonton di tanah leluhur nenek moyang kami,” tegas Ayah Imbo.
Ayah Imbo kembali mengingatkan, Undang-undang menjelaskan hutan, tanah, dan air adalah milik negara dan diperuntukkan seutuhnya kepada rakyat.
“Maka kami berpegangan pada undang-undang itu. Dari itu selanjutnya kami dari tim juga akan mendesak kepada pemerintah karena selamanya pemerintah itu cuma mendukung. Tapi wujud daripada dukungan dari pemerintah itu harus dibuktikan,” jelas Ayah Imbo.
Ayah Imbo mengatakan, masyarakat penambang selama ini sudah 30 tahun lebih dicemoh sebagai pencuri.
“Padahal kami ini adalah bagian daripada masyarakat Indonesia yang perlu dilindungi dan diatur,” ujar Ayah Imbo.
Ayah Imbo menjelaskan, alih fungsi hutan itu adalah wilayah taman nasional yang dialih fungsikan demi untuk kepentingan para pengusaha.
“Tetapi pada dasarnya kami juga adalah rakyat Indonesia yang harus dilindungi oleh pemerintah yang ada,” tegas Ayah Imbo.
Para penambang kata Ayah Imbo, berharap menindaklanjuti hasil pertemuan konsolidasi yang digelar di GOR Boludawa.
“Yaitu untuk mendesak supaya untuk merevisi wilayah Tata Ruang. Memang WPR ini sudah ada, tapi WPR abal-abal. WPR yang dicetuskan pada tahun 2013 waktu itu, itu WPRnya abal-abal,” ungkap Ayah Imbo.
Ayah Imbo membeberkan, WPR yang diketuk waktu itu, titik-titik koordinat yang tidak punya kandungan mineral emas.
“Semuanya cuma tembaga. Inilah sampai kami tidak mau lagi bahwa kami rakyat penambang dibohongi seperti ini oleh pemerintah. Untuk itu kami punya tekad apabila dari pihak pemerintah tidak mengindahkan apa yang kami sampaikan, harga mati kami akan melawan untuk tetesan darah yang terakhir,” tegas Ayah Imbo.
Ayah Imbo mengatakan, tim dari penambang sudah berkoordinasi ke pemerintah daerah.
“Bapak Bupati, sangat merespon dan mendukung mereka lebih prorakyat daripada pro perusahaan,” beber Ayah Imbo.
