faktanews.com – Gorontalo. Kekecewaan masyarakat Pohuwato terhadap DPRD Provinsi Gorontalo semakin memuncak akibat ketidakjelasan tindak lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pembayaran tali asih atas lahan mereka yang seharusnya diselesaikan oleh pihak perusahaan pertambangan PT. PETS. Hingga saat ini, masyarakat belum mendapatkan kepastian terkait hak mereka, menimbulkan gelombang kemarahan di tengah warga yang terdampak.
Salah satu tokoh masyarakat Pohuwato, Ali Musa, secara terbuka menyuarakan kekecewaannya terhadap DPRD Provinsi Gorontalo yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat dalam persoalan ini. Ia mempertanyakan keberpihakan para wakil rakyat yang seharusnya menjadi jembatan aspirasi masyarakat, namun justru dianggap mengambil keuntungan dari penderitaan rakyatnya sendiri.
“Kalau DPRD Provinsi Gorontalo sudah mengambil untung dari rakyatnya sendiri, kemana lagi kami harus menyampaikan aspirasi kami? Jangan sampai kepercayaan masyarakat benar-benar runtuh akibat permainan politik yang tidak memihak kepada rakyat,” tegas Ali Musa dalam keterangannya kepada media.
Ali Musa juga menambahkan bahwa DPRD Provinsi Gorontalo yang seharusnya menjadi benteng terakhir dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, justru telah menghancurkan harapan rakyat akibat adanya dugaan pengkhianatan.
Ia menyebutkan bahwa semakin santer terdengar isu mengenai penerimaan sejumlah uang oleh beberapa anggota DPRD dari pihak perusahaan pertambangan, yang diduga sebagai upaya untuk menghambat penyelesaian permasalahan ini.
“Apa yang terjadi saat ini sangat menyakitkan. DPRD yang diharapkan menjadi benteng terakhir dalam menyelesaikan persoalan masyarakat penambang di Pohuwato malah dibuat hancur oleh lembaga itu sendiri dengan adanya dugaan pengkhianatan. Bahkan terdengar isu bahwa ada oknum DPRD yang menerima sejumlah uang dari perusahaan pertambangan,” tambahnya.
Kekecewaan ini semakin diperparah dengan beredarnya isu dugaan suap kepada tiga oknum anggota DPRD Provinsi Gorontalo oleh pihak perusahaan tambang. Dugaan ini semakin kuat setelah adanya indikasi upaya untuk menggagalkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan Emas Gorontalo, yang sejatinya bisa menjadi alat pengawasan terhadap berbagai persoalan pertambangan di daerah.
Aktivis pemuda Pohuwato, Mohamad Rusli Laki, juga turut mengecam lambannya tindak lanjut dari hasil RDP ini. Ia menegaskan bahwa DPRD seharusnya menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak masyarakat, bukan justru menjadi penghambat dalam penyelesaian masalah yang sudah berlarut-larut.
“RDP yang sudah dilakukan seharusnya menjadi pijakan kuat bagi DPRD untuk bertindak tegas terhadap PT. PETS agar segera memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat. Namun, hingga saat ini, tidak ada kejelasan dan justru muncul berbagai isu yang mencurigakan,” ujar Rusli Laki.
Masyarakat Pohuwato pun mendesak DPRD Provinsi Gorontalo untuk segera memberikan kejelasan mengenai pembayaran tali asih dan menindaklanjuti tuntutan rakyat. Mereka juga menuntut agar isu dugaan suap ini segera diusut secara transparan demi menjaga marwah lembaga legislatif dan memastikan kepentingan rakyat tidak dikorbankan demi kepentingan segelintir pihak.
