Faktanews.com – Gorontalo. Aktivis muda Pohuwato, Mohamad Rusli Laki, dengan tegas mengecam DPRD Provinsi Gorontalo atas ketidakjelasan tindak lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pembayaran tali asih kepada masyarakat yang seharusnya diselesaikan oleh pihak perusahaan pertambangan PT. PETS. Hingga kini, nasib pembayaran tali asih tersebut masih belum menemui titik terang, memicu gelombang kekecewaan dari masyarakat yang terdampak.
Rusli Laki menyoroti ketidakseriusan DPRD dalam menindaklanjuti hasil RDP, yang seharusnya menjadi landasan kuat bagi pemerintah daerah untuk mengawal hak-hak masyarakat. Ia menilai, lambannya proses ini semakin memperlihatkan lemahnya keberpihakan wakil rakyat terhadap kepentingan masyarakat Pohuwato yang terkena dampak aktivitas pertambangan.
“RDP yang sudah dilakukan pada tanggal 20 Januari kemarin seharusnya menjadi pijakan kuat bagi DPRD untuk bertindak tegas terhadap PT. PETS agar segera memenuhi kewajiban mereka terhadap masyarakat. Namun, hingga saat ini, tidak ada kejelasan dan justru muncul berbagai isu yang mencurigakan,” tegas Rusli Laki dalam keterangannya kepada media.
Tak hanya itu, Rusli Laki juga menyoroti isu yang beredar terkait dugaan adanya suap kepada tiga oknum anggota DPRD Provinsi Gorontalo oleh pihak perusahaan tambang. Dugaan ini semakin mencuat setelah adanya indikasi upaya untuk menggagalkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan Emas Gorontalo, yang sejatinya dapat menjadi alat pengawasan terhadap persoalan-persoalan pertambangan yang ada di daerah.
“Kami mendengar adanya isu dugaan suap kepada tiga anggota DPRD Provinsi Gorontalo untuk menggagalkan pembentukan Pansus Pertambangan Emas. Jika benar, ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat yang sudah lama menuntut keadilan,” tambahnya.
Rusli Laki pun mendesak DPRD Provinsi Gorontalo untuk segera menindaklanjuti hasil RDP dan memastikan PT. PETS memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat. Ia juga meminta agar isu dugaan suap ini segera diusut secara transparan demi menjaga marwah lembaga legislatif dan memastikan kepentingan rakyat tidak dikorbankan demi kepentingan segelintir pihak.
“Jika DPRD benar-benar berpihak pada rakyat, maka mereka harus segera bergerak. Jangan sampai kepercayaan publik semakin runtuh akibat ulah segelintir oknum yang bermain di belakang layar,” pungkasnya.
