Oleh : Jhojo Rumampuk || Ketua DPD PJS Provinsi Gorontalo
Aktivitas Penambangan Tanpa Izin (PETI) di KM 18 Popayato yang kembali aktif menjadi tamparan keras bagi integritas dan kredibilitas aparat penegak hukum, khususnya di wilayah Gorontalo.
Situasi ini tidak hanya memperlihatkan buruknya penegakan hukum, tetapi juga mengindikasikan lemahnya fungsi kepolisian dalam penuntutan hukum, terutama jika ada indikasi keterlibatan oknum yang seharusnya menjadi penjaga ketertiban dan hukum.
Kembalinya aktivitas PETI di Popayato Cs menimbulkan pertanyaan serius tentang komitmen aparat, mulai dari Kapolda Gorontalo hingga Kapolres Pohuwato, dalam menjalankan tugas mereka.
Fenomena ini menunjukkan bahwa aparat kepolisian, termasuk Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) dan aparat setempat, belum menjalankan tugas mereka secara optimal. Kurangnya tindak tegas terhadap para pelaku PETI mengindikasikan lemahnya koordinasi dan pengawasan, serta kemungkinan adanya pembiaran atau bahkan potensi praktik korupsi di balik aktivitas tersebut.
Jika benar ada keterlibatan oknum aparat yang membekingi kegiatan ini, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian terancam runtuh.
Kepolisian seharusnya menjadi garda terdepan dalam melindungi masyarakat dan lingkungan, bukan malah menjadi bagian dari masalah.
PETI tidak hanya merusak lingkungan secara masif, tetapi juga menjadi sumber konflik sosial dan ekonomi di masyarakat.
Penggunaan bahan kimia seperti merkuri dalam kegiatan ilegal ini mengancam ekosistem dan kesehatan manusia, sementara keuntungan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir pihak.
Kondisi ini menciptakan ketidakadilan yang kian menganga di tengah masyarakat Popayato Cs.
Kapolda Gorontalo, Jenderal Pudji, diharapkan mampu mengakhiri masa jabatannya dengan tindakan tegas yang membuktikan keberpihakannya pada hukum dan masyarakat.
Begitu pula dengan Kapolres Pohuwato dan Dirkrimsus, yang memiliki tanggung jawab langsung atas pengawasan dan penindakan di wilayah ini.
Jika memang harus berhadapan dengan pihak-pihak yang membekingi aktivitas tambang ilegal, koordinasi dengan institusi lain seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai opsi yang harus ditempuh.
Penanganan lintas institusi akan menguatkan posisi Polda Gorontalo dalam memberantas kejahatan yang melibatkan pihak-pihak berkepentingan, termasuk oknum dalam institusi negara.
Seharusnya, pembentukan tim terpadu guna mengungkap jaringan aktivitas PETI, termasuk menangkap pelaku utama dan membongkar keterlibatan oknum aparat berfungsi.
Surat dengan nomor B/573/V/OPD.3.2.1./2024 yang dikeluarkan oleh Polda Gorontalo pada tanggal 14 Mei 2024 menjadi sebuah senjata ampuh Kepolisian mendapatkan kewenangan lebih luas untuk memastikan proses penegakan hukum tidak terganggu oleh intervensi pihak tertentu.
Kembalikan Wibawa Kepolisian
Momen ini menjadi ujian besar bagi Kapolda Jenderal Pudji dan jajaran kepolisian daerah Pohuwato. Di sisa masa jabatannya, Kapolda diharapkan mengambil tindakan tegas untuk mengembalikan marwah kepolisian sebagai institusi penegak hukum yang profesional dan berintegritas.
Penegakan hukum yang serius terhadap aktivitas PETI di KM 18 harus menjadi prioritas utama sebagai bukti nyata komitmen kepolisian kepada masyarakat.
Khusus bagi Dirkrimsus dan aparat Pohuwato, tindakan proaktif seperti penutupan total akses ke lokasi PETI, penangkapan pelaku utama, dan pengawasan berkelanjutan perlu segera dilakukan.
Kepolisian Republik Indonesia harus membuktikan bahwa mereka bekerja untuk kepentingan rakyat dan hukum, bukan untuk segelintir pihak yang mengambil keuntungan dari kegiatan ilegal.
Karena, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah simbol keadilan dan perlindungan masyarakat.
Di akhir masa jabatannya, Kapolda Gorontalo memiliki peluang besar untuk membuktikan bahwa institusi ini tetap memiliki integritas dan komitmen terhadap hukum.
Keberanian untuk bertindak tegas, meskipun harus berhadapan dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan besar, akan menjadi warisan positif bagi Kapolda, Kapolres, dan Dirkrimsus yang saat ini mengemban tugas berat di Gorontalo.
Masyarakat berharap aparat tidak hanya bekerja demi kepentingan formalitas, tetapi benar-benar bertindak untuk menjaga keadilan, lingkungan, dan kehidupan yang berkelanjutan di wilayah Popayato Cs.
