Faktanews.com, Bone Bolango – Plh. Ketua KPU Provinsi Gorontalo, Hendrik Imran, bersama Anggota KPU Provinsi Gorontalo, Risan Pakaya dan Opan Hamsah, serta Plh. Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo, Marleni Makuta, membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Potensi Pelanggaran Hukum dan Etika dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024. Acara ini berlangsung di Hotel Grand Q, Kota Gorontalo, pada Selasa (10/12/2024).
Hendrik dalam sambutannya menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi potensi pelanggaran hukum dan etika yang mungkin terjadi pasca pelaksanaan Pilkada pada 27 November 2024 lalu. Ia juga menyampaikan rasa syukurnya karena Gorontalo termasuk daerah yang tidak mengalami masalah dalam hal Pemungutan Suara Ulang (PSU), Pemungutan Suara Lanjutan (PSL), atau Pemungutan Suara Susulan (PSS), yang menjadi tolok ukur kinerja dalam tahapan Pilkada. Hendrik mengingatkan bahwa tahapan selanjutnya adalah menghadapi sengketa yang akan diproses di Mahkamah Konstitusi.
Kegiatan ini mengundang Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris, serta Kepala Sub Bagian dari KPU Kabupaten/Kota, dengan menghadirkan pemateri Muhammad Tio Aliansyah, Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia. Dalam materi yang disampaikan, Tio membahas tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, serta memaparkan rekapitulasi penanganan perkara yang sedang dan telah ditangani oleh DKPP.
Di akhir sesi, Tio mengimbau agar seluruh penyelenggara, baik dari KPU maupun penyelenggara ad hoc, untuk senantiasa bekerja dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara pemilu di Gorontalo yang telah berkontribusi dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada dengan integritas yang tinggi.
Pejabat fungsional dan struktural KPU Provinsi Gorontalo turut hadir dalam acara ini.
