Oleh : Jhojo Rumampuk || Ketua DPD PJS Gorontalo
Faktanews.com – Gorontalo. Politik identitas kerap menjadi pisau bermata dua dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di satu sisi, ia dapat menjadi alat untuk memperkuat kearifan lokal dan identitas budaya, termasuk di Gorontalo.
Namun, di sisi lain, politik identitas yang salah digunakan justru dapat menciptakan polarisasi yang merusak harmoni sosial. Bagaimana praktik ini berlangsung di Gorontalo, dan apakah masih berada dalam koridor kearifan lokal, atau justru melenceng menjadi alat perpecahan?
Gorontalo dikenal dengan kearifan lokalnya yang kental, seperti nilai “huyula” (gotong royong) dan budaya religius yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam konteks politik, identitas ini sering kali digunakan untuk membangun narasi positif, seperti mengedepankan nilai kebersamaan, kejujuran, dan pengabdian kepada masyarakat.
Politik identitas yang berbasis pada kearifan lokal dapat menjadi instrumen untuk memperkuat solidaritas dan membangun kepemimpinan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Misalnya, calon pemimpin yang menjunjung nilai adat dan agama sebagai panduan dalam menjalankan tugasnya cenderung mendapatkan tempat di hati rakyat Gorontalo yang menjunjung tinggi moralitas dan spiritualitas.
Narasi berbasis kearifan lokal ini dapat menjadi kekuatan yang positif jika digunakan untuk mempererat hubungan masyarakat lintas suku, agama, atau kelompok.
Dengan demikian, politik identitas dapat mencerminkan penghormatan terhadap nilai-nilai yang diwariskan leluhur.
Polarisasi dan Bahayanya
Namun, praktik politik identitas di Gorontalo juga memiliki sisi gelap yang dapat memecah belah masyarakat. Polarisasi sering kali muncul ketika identitas digunakan untuk menciptakan perbedaan yang tajam antara “kita” dan “mereka.”
Hal ini biasanya dilakukan melalui narasi yang mengedepankan sentimen etnis, agama, atau golongan tertentu untuk menjatuhkan lawan politik.
Sebagai contoh, seorang kandidat mungkin mengklaim dirinya sebagai representasi dari “kelompok mayoritas” atau “kaum asli,” sementara lawannya dicitrakan sebagai “orang luar” atau pihak yang tidak sejalan dengan tradisi lokal.
Narasi semacam ini tidak hanya menciptakan perpecahan, tetapi juga mencederai semangat persatuan yang selama ini menjadi kekuatan Gorontalo.
Selain itu, politik identitas yang eksploitatif sering kali mengorbankan rasionalitas dalam memilih pemimpin. Alih-alih menilai berdasarkan kompetensi, masyarakat diarahkan untuk memilih berdasarkan kesamaan identitas, tanpa mempedulikan kemampuan kandidat dalam mengatasi persoalan daerah.
Mencari Titik Keseimbangan
Agar politik identitas di Gorontalo tidak melenceng menjadi alat polarisasi, perlu ada upaya untuk mengembalikan fokus pada nilai-nilai kearifan lokal yang inklusif.
Pemimpin dan aktor politik harus mampu menggunakan identitas budaya dan agama sebagai penguat persatuan, bukan sebagai alat propaganda yang memecah belah.
Selain itu, masyarakat juga harus dididik untuk lebih kritis dalam menghadapi narasi politik identitas. Penting bagi warga Gorontalo untuk memilih pemimpin yang tidak hanya dekat dengan identitas budaya mereka, tetapi juga memiliki visi yang jelas untuk membawa daerah ke arah yang lebih baik.
Politik identitas di Gorontalo berada di persimpangan antara kearifan lokal yang mempererat dan polarisasi yang memecah belah. Dengan mengedepankan nilai-nilai luhur seperti kebersamaan, kejujuran, dan pengabdian kepada masyarakat, politik identitas dapat menjadi alat yang positif untuk membangun daerah.
Namun, jika disalahgunakan, ia berpotensi merusak harmoni sosial dan memperburuk perpecahan.
Masyarakat Gorontalo dan para pemimpinnya perlu terus mengingat bahwa kekuatan terbesar daerah ini terletak pada persatuan dan harmoni, bukan pada perbedaan yang dipolitisasi.
Di tangan yang tepat, politik identitas dapat menjadi jembatan menuju kemajuan, bukan jurang pemisah.
