Faktanews.com – Gorontalo. Kontroversi Pertemuan antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo yang berlangsung di sebuah rumah makan semakin menarik perhatian publik.
Pasalnya, tuaian sorotan publik atas kecurigaan siapa yang melaksanakan dan siapa yang mendapatkan undangan serta kewenangan dalam pembahasan dan evaluasi penggunaan APBD Provonsi Gorontalo jadi sebuah tanda tanya besar.
Saat dikonfirmasi terkait undangan rapat evaluasi APBD 2024 oleh Dinas PUPR, Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, mengakui bahwa hal tersebut memang janggal, namun dirinya tidak mau mengomentari persoalan tersebut lebih jauh.
” Memang soal surat itu terasa janggal tapi saya tdk bisa menanggapi lebih lanjut. Saya pernah membaca salah satu media yang ikut menyoroti pertemuan tersebut dan dihubung-hubungkan dengan etik, maka saya tidak bisa mengomentarinya lebih lanjut. sebab, saya sebagai anggota BK tidak mau terjebak pda conflic interest.” Jelas Umar Karim
Saat Fakta News menyinggung apakah hal tersebut tidak menyalahi dan menghilangkan marwah DPRD, Atau DPRD Provinsi hanya setara dinas dan memang menjadi bawahan gubernur ?
Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi NasDem ini mengatakan bahwa persoalan tersebut masih akan dirapatkan bersama.
“Karena pertanyaan ini terkait etika, maka saya tidak bisa jawab. sebab itu objek BK. Kami tidak bisa mengomentari lebih lanjut soalnya jika ada yang mempersoalkan saya tidak mau menyatakan lebih awal melanggar atau tidak.” Tutup UK.
