Faktanews.com, Boalemo – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Boalemo lakukan sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 ke masyarakat penyandang disabilitas, pada Rabu (6/11/2024).
Ketua KPU Boalemo, Yuyun Antu, mengungkapkan penyandang disabilitas adalah bagian masyarakat terpenting yang juga memiliki hak politik pada pemilihan 27 November nanti.
” Kelompok disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya untuk memilih dan dipilih. Keikutsertaan mereka dalam Pilkada mencerminkan inklusivitas demokrasi dan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses untuk terlibat dalam proses politik. Hal ini juga dapat menjadi tolok ukur sejauh mana pemerintah daerah memastikan hak-hak tersebut terpenuhi,” jelas Yuyun.
Tidak hanya itu kata Yuyun, dengan kehadiran kelompok disabilitas dalam Pilkada, KPU dan pemerintah daerah didorong untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mendukung, seperti tempat pemungutan suara yang ramah disabilitas, informasi pemilu dalam format yang dapat diakses, serta pendampingan yang layak.
” Partisipasi kelompok disabilitas membantu memastikan bahwa isu-isu penting yang mereka hadapi dapat diangkat dan menjadi perhatian calon kepala daerah. Dengan suara mereka, kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan disabilitas diharapkan dapat dihasilkan, baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan, fasilitas publik, maupun pelayanan kesehatan,” tambahnya.
Selain itu, Ketua Devisi Hukum dan Pengawasan KPU Boalemo, Febriani Selvia Biya, menyampaikan kehadiran kelompok disabilitas pada pemilihan, bisa meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya inklusi sosial. Partisipasi mereka kata Febriani, memberikan contoh bahwa disabilitas bukan halangan untuk berkontribusi dalam kehidupan bernegara, sehingga mendorong masyarakat untuk menghargai keberagaman.
Dirinya mengatakan semakin banyak anggota disabilitas yang berpartisipasi dalam pemilihan, semakin besar pula peluang untuk mendorong keterwakilan dalam pemerintahan daerah. Calon yang peduli dan memahami isu-isu disabilitas cenderung lebih memperhatikan kebutuhan inklusi dalam kebijakan mereka, yang pada akhirnya memperkuat komunitas disabilitas.
” Adanya partisipasi aktif kelompok disabilitas dalam Pilkada, demokrasi menjadi lebih inklusif, setara, dan adil. Upaya bersama dari KPU, pemerintah, serta organisasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung hak kelompok disabilitas agar mereka bisa berpartisipasi secara maksimal dalam pemilihan kepala daerah,” imbuhnya.
