Kasus rudapaksa yang terjadi di Kabupaten Gorontalo Utara menimbulkan kegelisahan mendalam di kalangan masyarakat. Terlebih, pernyataan Ketua Panitia, Abdul Hamid alias Mito, yang menyebut bahwa pelaku bukanlah bagian dari personel panitia hanya terdengar seperti upaya melepaskan diri dari tanggung jawab.
Pernyataan ini, seolah ingin menghindar dari beban moral dan hukum, padahal tanggung jawab penuh atas keamanan dan kenyamanan acara sepenuhnya ada di pundak panitia pelaksana.
Setiap kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah besar, seperti acara yang diselenggarakan oleh Ganteng Ganteng Ceria (GGC), tentu saja membutuhkan perencanaan matang dan pengawasan ketat, terutama dalam hal keamanan.
Adanya insiden rudapaksa selama berlangsungnya kegiatan memperlihatkan kelemahan mendasar dalam manajemen dan pengawasan acara tersebut.
Ini menunjukkan bahwa panitia gagal menyediakan lingkungan yang aman, sebuah tanggung jawab yang seharusnya tidak bisa diabaikan.
Pernyataan Mito, meski mengklaim pelaku bukan personelnya, tidak cukup kuat untuk membebaskan panitia dari tanggung jawabnya.
Sebab, segala sesuatu yang terjadi dalam lingkup acara tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, merupakan tanggung jawab panitia pelaksana.
Mereka bertanggung jawab terhadap keselamatan peserta dan harus memastikan bahwa segala tindakan kekerasan atau pelecehan bisa dicegah.
Kasus ini membuka mata akan pentingnya pemerintah dan penegak hukum bertindak tegas dalam mengelola izin acara yang melibatkan banyak orang.
Jika keamanan peserta tidak dapat dijamin oleh penyelenggara, maka sudah sepatutnya pemerintah daerah, khususnya pihak kecamatan dan instansi terkait, mengambil langkah-langkah preventif.
Salah satunya adalah dengan tidak memberikan izin atau rekomendasi kepada pihak penyelenggara, seperti GGC, untuk membuka kembali wahana atau acara serupa di seluruh wilayah Gorontalo sampai adanya pembenahan menyeluruh dalam sistem keamanan.
Langkah ini penting untuk memastikan bahwa kejadian seperti ini tidak akan terulang kembali di masa mendatang. Terlebih lagi, tindakan tegas dari pemerintah dan penegak hukum juga akan menjadi sinyal kuat bahwa keamanan dan keselamatan warga adalah prioritas utama.
Masyarakat butuh kepastian bahwa setiap acara yang diselenggarakan memenuhi standar keamanan yang layak, sehingga mereka dapat berpartisipasi tanpa rasa takut.
Jika penyelenggara seperti GGC tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya dalam melindungi peserta dari ancaman kekerasan atau pelecehan, sudah sewajarnya izin mereka dievaluasi.
Keselamatan publik tidak boleh dikorbankan demi keuntungan ekonomi atau hiburan sementara. Kasus ini harus menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk memperkuat regulasi dan pengawasan dalam penyelenggaraan acara publik di Gorontalo dan sekitarnya.
