Oleh : Jhojo Rumampuk
Visi dan misi anti korupsi sering kali menjadi jargon umum yang digunakan para calon pemimpin, termasuk dalam Pilkada Kota Gorontalo 2024.
Namun, realitas menunjukkan bahwa visi dan misi ini saja tidak cukup untuk menjamin perbaikan birokrasi yang telah lama terjebak dalam praktik yang tidak efisien dan koruptif.
Alih-alih mengandalkan janji anti korupsi semata, calon Walikota dan Wakil Walikota seharusnya menitikberatkan pada program konkret yang menyasar perbaikan sistem birokrasi secara keseluruhan.
Visi misi anti korupsi memang penting, namun sering kali hal ini hanya bersifat normatif, tanpa langkah-langkah jelas dan terukur untuk mewujudkannya.
Pada kenyataannya, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan deklarasi komitmen moral; diperlukan kebijakan yang lebih mendalam dan terfokus untuk membongkar sistem birokrasi yang korup.
Tanpa program perbaikan birokrasi yang menyentuh akar masalah, anti korupsi hanya menjadi slogan politik yang tidak memiliki dampak signifikan.
Birokrasi yang sehat dan efisien merupakan fondasi utama bagi pelayanan publik yang baik. Jika tidak ada reformasi birokrasi yang sistematis, visi anti korupsi akan terjebak dalam kegagalan implementasi.
Misalnya, penguatan transparansi dalam proses administrasi, reformasi sistem pengawasan internal, dan pemberlakuan sanksi tegas terhadap pelanggaran adalah elemen-elemen penting yang perlu dimasukkan dalam program perbaikan birokrasi.
Tanpa itu, korupsi tetap akan tumbuh subur karena kelemahan dalam sistem birokrasi itu sendiri.
Para calon pemimpin Kota Gorontalo seharusnya lebih fokus pada pembenahan birokrasi dengan merancang program-program yang menyasar penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Membangun sistem digitalisasi pelayanan publik untuk meminimalkan interaksi langsung yang rawan korupsi, meningkatkan kualitas SDM aparatur sipil negara, serta mendorong akuntabilitas kinerja melalui mekanisme audit yang transparan.
Jika program-program semacam itu diabaikan dan hanya sekadar mengandalkan visi anti korupsi tanpa tindakan nyata, masyarakat Gorontalo berisiko terjebak dalam lingkaran birokrasi yang lamban, tidak transparan, dan masih rawan penyelewengan.
Janji anti korupsi hanyalah kata-kata kosong jika tidak dibarengi dengan program perbaikan birokrasi yang konkret, terukur, dan memiliki target yang jelas.
Intinya, Visi misi anti korupsi tidak akan pernah cukup tanpa tindakan nyata dalam reformasi birokrasi. Para calon pemimpin Gorontalo harus menunjukkan komitmen mereka dengan program konkret yang memperbaiki sistem dari dalam, bukan hanya mengulang retorika anti korupsi yang sama dari waktu ke waktu.
