Faktanews.com, Tajuk – Dalam rangka upaya pencegahan korupsi sebagaimana diamanatkan Pasal 6 (huruf a, b, dan d), Pasal 8(huruf c dan e), dan Pasal 9 (huruf a dan b) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, Direktorat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK), Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan upaya memetakan risiko korupsi di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD). Dengan bekerjasamadengan Badan Pusat Statistik.
Di Kabupaten Boalemo, dibawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Sherman Moridu, Boalemo masuk pada kategori Sangat Rentan pada Survei Penilaian Integritas tahun 2023 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dibeberapa kategori, seperti Resiko Penggunaan Fasilitas Kantor, Kabupaten Boalemo berada di angka 60.09 dan masuk pada kategori rentan. Risiko pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 31.35, Risiko Nepotisme dalam pengelolaan SDM 31.31, Risiko penyalahgunaan perjalan dinas 23.05, dan yang paling parah adalah Risiko Jual Beli Jabatan yang berada di angka 16.06.
Dari semua angka – angka yang ditampilkan oleh SPI, Kabupaten Boalemo masuk pada kategori rentan terhadap potensi korupsi dengan total nilai rata-rata 58.38.
Hasil ini harusnya di publikasi oleh pemerintah daerah Boalemo. Mengingat SPI ini adalah upaya mewujudkan pemerintahan bersih baik di tingkat pusat maupun daerah.
Namun sayangnya, di jaman pemerintahan Pj Sherman Moridu lebih banyak memberikan capaian yang sudah seharusnya menjadi tanggungjawab sebagai penjabat kepala daerah yang ditunjuk oleh pemerintah pusat.
Ini juga membuktikan bahwa kepemimpinan Pj Sherman Moridu sebagai Penjabat Bupati tidak baik-baik saja. Krisis kepemimpinan ini harusnya bisa ditanggapi dengan bijak oleh Kementerian Dalam Negri (Kemendagri) dalam menunjuk penjabat kepala daerah.
Kemendagri harusnya sudah bisa melihat beberapa kritik masyarakat terhadap kepemimpinan Pj Sherman Moridu untuk pertimbangan layak tidaknya untuk di pertahankan.
Namun apa boleh buat. Masyarakat Boalemo harus menanggung kepahitan dan jeritan atas apa yang menjadi kebijakan pemerintah daerah dibawah pimpinan Pj Sherman Moridu.
