Faktanews.com, Tajuk – Sudah saatnya Penjabat Bupati Boalemo, Sherman Moridu diberhentikan?. Pertanyaan ini selalu muncul dibenak penulis dengan melihat kondisi daerah kabupaten Boalemo yang kian kemari makin banyak persoalan yang muncul.
Sejak dilantik 22 Mei 2023 hingga diperpanjang masa jabatannya pada Bulan Maret 2024 lalu, pemerintahan Pj Sherman Moridu dinilai begitu-begitu saja tanpa ada perubahan yang terjadi.
Malah yang terjadi, aksi kritik dari kalangan aktivis, masyarakat, pemuda yang menyoroti kinerja Sherman Moridu makin kencang. Kemarin, Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan Boalemo gagal salur karena beberapa pejabat Dinas Pendidikan yang enggan bertanggungjawab atas dana tersebut karena sudah bermasalah hukum di kepolisian.
Padahal anggaran tersebut cukup banyak sebesar 27 miliyar yang di fokuskan untuk peningkatan pendidikan di Kabupaten Boalemo. Bahkan informasinya, gagalnya anggaran tersebut dipicu oleh adanya dugaan gratifikasi yang melibatkan orang dekat Pj Bupati Sherman Moridu.
Belum lagi anggaran di Dinas Pariwisata Boalemo, yang juga cukup besar. Anggaran tersebut juga bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) kurang lebih 1,9 miliyar. Informasi anggaran tersebut juga berpotensi gagal salur.
Dibawah kepemimpinannya, Boalemo masuk pada kategori Sangat Rentan pada Survei Penilaian Integritas tahun 2023 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dibeberapa kategori, seperti Resiko Penggunaan Fasilitas Kantor, Resiko Pungli dan Gratifikasi, Resiko Nepotisme dalam Pengelolaan SDM, Resiko pengelolaan PBJ sangat tinggi.
Pj Bupati dalam Pusaran
Memang sudah sejak awal kepemimpinannya, Pj Sherman Moridu dinilai sering membuat kebijakan yang tidak berpihak kepada masa depan pembangunan Boalemo.
Malah sebaliknya, Pj Sherman Moridu diseret-seret kepada persoalan dugaan korupsi. Sebelum dirinya menjabat Bupati Boalemo, namanya diseret pada Dugaan Pungli Sertifikasi Guru yang dilaporkan ke Pihak Polres Boalemo, namun kemudian telah terbit SP3.
Soal polemik beasiswa studi. Pj Bupati Boalemo di demo berulang kali oleh sejumlah mahasiswa karena dirinya yang pada waktu itu sebagai sekretaris daerah malah ikut menerima beasiswa untuk jenjang doktornya.
Selain itu, pada saat dirinya menjabat sekda Boalemo, ada anggaran makan minum kurang lebih Rp 400 juta di Sekretariat Daerah Boalemo yang jadi temuan BPK RI.
Belum lagi soal dugaan pungli Korpri yang pernah bergulir di Kejaksaan Negri Boalemo. Nama Pj Bupati Boalemo juga ikut terseret dan hingga saat ini kasus tersebut berhenti begitu saja.
Kebijakan
Parahnya, Pj Bupati Boalemo itu pernah mengeluarkan surat sakti sebagai jaminan kepada oknum ASN tersangka korupsi untuk tidak ditahan.
Tidak hanya itu, Kabupaten Boalemo saat di pimpin putra daerah itu sering dihebohkan dengan kasus oknum Kepala Desa yang terlibat perselingkuhan bahkan perzinahan yang sempat membuat gaduh masyarakat.
Namun sayangnya. Persoalan itu hingga saat ini tidak selesai. Parahnya Oknum Kepala Desa tersebut masih dipertahankan oleh Pj Bupati Sherman Moridu. ( Baca : https://faktanews.com/2023/08/14/miris-pj-bupati-boalemo-aktifkan-kembali-oknum-kades-terpidana-kasus-perzinahan/ ).
Puncaknya, adalah gaji tenaga kontrak gaji aparat desa yang harusnya sudah diterima, malah mengalami keterlambatan.
Evaluasi atau Diberhentikan?
Rentetan persoalan ini membuktikan bahwa kepemimpinan Pj Sherman Moridu sebagai Penjabat Bupati tidak baik-baik saja. Bahkan hingga saat ini Boalemo masih masuk pada daerah termiskin di Gorontalo.
Pada kondisi ini, Kemendagri harusnya segara mengambil langkah yang tepat untuk memberhentikan. Namun pada posisi itu, alasan mendasar untuk menjawab semua itu, Sherman Moridu hanya penjabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat. Pastinya, dirinya tidak memiliki visi misi untuk pembangunan Boalemo.
Jika demikian, dimana letak kelayakan Sherman Moridu menjadi penjabat di daerah Damai Bertasbih ini?
Penulis: Fadli Thalib
