Oleh : Jhojo Rumampuk
Kasus Dugaan ketidaksesuaian realisasi belanja barang dan jasa pada Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Gorontalo, yang mencapai angka Rp841,90 juta, mencerminkan masalah serius dalam pengelolaan anggaran daerah.
Temuan ini menunjukkan adanya kejanggalan dalam penggunaan anggaran yang seharusnya mendukung operasional dan program-program pemerintahan daerah.
Permasalahan ini mengindikasikan dua aspek krusial yang patut mendapatkan perhatian lebih lanjut.
Ketidakpastian Kewajaran Belanja Makan Minum
Realisasi belanja atas makan minum pada Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang tidak dapat diyakini kewajarannya senilai Rp830,29 juta menimbulkan pertanyaan serius mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Pengeluaran yang tidak bisa diverifikasi dengan jelas dapat mengarah pada potensi penyalahgunaan dana, yang berimplikasi pada kualitas layanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Kelebihan Bayar pada Transaksi Belanja:
Temuan kelebihan bayar atas transaksi belanja pada CV AC senilai Rp11,60 juta mengindikasikan adanya ketidaktepatan dalam proses administrasi dan verifikasi pembayaran.
Hal ini bukan hanya menunjukkan kurangnya pengawasan internal, tetapi juga membuka peluang bagi praktik-praktik yang tidak etis dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dalam konteks ini, pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah berikut untuk memperbaiki dan mencegah terulangnya masalah serupa di masa depan
Implementasi audit internal yang lebih ketat dan sistematis diperlukan untuk memastikan setiap transaksi belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit ini harus mampu mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian atau penyalahgunaan anggaran sejak dini.
Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dengan menyediakan akses informasi yang jelas dan terbuka bagi masyarakat. Selain itu, penegakan akuntabilitas bagi setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran harus menjadi prioritas.
Melibatkan lembaga pengawasan eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap penggunaan anggaran.
Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap sen uang publik digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat.
Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan anggaran, termasuk dalam hal administrasi dan verifikasi transaksi.
Dengan demikian, potensi kesalahan atau ketidaktepatan dalam pengelolaan anggaran dapat diminimalkan.
Kasus ketidaksesuaian realisasi belanja barang dan jasa ini harus menjadi momentum bagi pemerintah Kota Gorontalo untuk melakukan perbaikan mendasar dalam sistem pengelolaan anggaran.
Kepercayaan masyarakat hanya dapat dibangun melalui transparansi, akuntabilitas, dan komitmen kuat untuk mengelola dana publik secara efisien dan tepat sasaran.
