Dugaan Ketidaksesuaian dalam pembayaran jasa insentif dokter spesialis part-time serta honorarium Dewan Pembina dan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RS Toto untuk tahun 2022 dan 2023 menyoroti masalah serius dalam tata kelola keuangan di lembaga pelayanan publik.
Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pembayaran ini tidak sesuai dengan Standar Satuan Harga (SSH) yang ditetapkan, dengan nilai ketidaksesuaian sebesar Rp249 juta lebih untuk insentif dokter spesialis dan Rp1,2 miliar lebih untuk honorarium dewan BLUD.
Pembayaran insentif dokter spesialis part-time dan honorarium dewan BLUD yang tidak sesuai dengan SSH mengindikasikan adanya pelanggaran prosedur dan potensi penyalahgunaan anggaran. Beberapa implikasi keuangan yang timbul dari ketidaksesuaian ini antara lain
Ketidaksesuaian dalam pembayaran mengarah pada pemborosan anggaran yang seharusnya dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak dalam pelayanan kesehatan dan operasional rumah sakit.
Pembayaran yang melebihi standar dapat menyebabkan kekurangan dana untuk program-program lain, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan mekanisme yang dapat digunakan untuk memulihkan dana negara yang telah dibayarkan secara tidak tepat.
Dalam kasus ini, TGR harus dilakukan untuk mengembalikan selisih pembayaran yang tidak sesuai dengan SSH. Namun, penerapan TGR saja mungkin tidak cukup untuk menangani permasalahan yang lebih mendalam, seperti dugaan rekayasa dokumen pertanggungjawaban.
Rekayasa Dokumen Pertanggungjawaban
Dugaan adanya rekayasa dokumen pertanggungjawaban menambah lapisan kompleksitas dalam kasus ini.
Rekayasa dokumen merupakan tindakan yang melanggar hukum dan etika, serta menunjukkan adanya niat untuk menutupi atau memanipulasi informasi keuangan. Beberapa pertanyaan kunci yang muncul dari dugaan ini meliputi:
Motif dan Pelaku
Siapa yang terlibat dalam rekayasa dokumen dan apa motif di balik tindakan ini? Investigasi yang mendalam diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi peran individu atau kelompok dalam kasus ini.
Bagaimana sistem pengawasan internal gagal mendeteksi atau mencegah rekayasa dokumen? Perlu ada peninjauan menyeluruh terhadap mekanisme pengendalian internal untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.
Apakah TGR Bisa Menghapus Perbuatan Dugaan Rekayasa?
TGR adalah langkah penting dalam memulihkan dana yang hilang, tetapi tidak cukup untuk menghapus perbuatan dugaan rekayasa dokumen. Beberapa alasan mengapa TGR saja tidak memadai meliputi.
Digaan Rekayasa dokumen adalah pelanggaran hukum yang harus ditindaklanjuti dengan proses hukum. Pelaku harus bertanggung jawab secara hukum atas tindakan mereka, dan ini tidak dapat dihapus hanya dengan pengembalian dana.
Dalam dugaan rekayasa dokumen merusak integritas sistem keuangan dan akuntabilitas. Untuk memulihkan kepercayaan publik, tindakan korektif harus melibatkan perubahan sistemik yang memastikan transparansi dan kejujuran dalam pengelolaan anggaran.
Hanya dengan mengambil langkah-langkah tegas terhadap rekayasa dokumen, termasuk sanksi hukum, kita dapat mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan. Ini juga mengirimkan pesan kuat bahwa penyalahgunaan anggaran tidak akan ditoleransi.
Temuan BPK mengenai ketidaksesuaian pembayaran insentif dokter spesialis part-time dan honorarium dewan BLUD RS Toto, serta dugaan rekayasa dokumen pertanggungjawaban, menuntut tindakan yang tegas dan menyeluruh.
Meskipun TGR dapat memulihkan dana yang hilang, itu tidak cukup untuk menghapus perbuatan dugaan rekayasa.
Sistem pengawasan harus diperkuat, dan pelaku rekayasa dokumen harus menghadapi konsekuensi hukum untuk memastikan bahwa integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik dipertahankan.
