Oleh : Jhojo Rumampuk
Faktanews.com – Tajuk. Kekurangan volume pada belanja modal gedung dan bangunan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp102,76 juta serta potensi kelebihan pembayaran senilai Rp5,05 miliar atas delapan paket pekerjaan di Kota Gorontalo Tahun 2022 dan 2023 merupakan permasalahan serius yang mencerminkan kelemahan dalam pengawasan dan pengelolaan anggaran.
Ketidaksesuaian ini melibatkan sejumlah instansi, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe, dan RSUD Otanaha.
Kejadian ini mengungkap sejumlah isu mendasar yang perlu segera ditangani untuk mencegah kerugian lebih lanjut dan memastikan akuntabilitas penggunaan dana publik.
Kekurangan volume dalam pelaksanaan proyek pembangunan mengindikasikan lemahnya pengawasan di lapangan. Pengawas proyek, baik dari pihak pemerintah maupun pihak ketiga, seharusnya memiliki mekanisme yang efektif untuk memonitor progres dan kualitas pekerjaan secara rutin.
Ketidaktepatan volume pekerjaan yang tercantum dalam laporan menunjukkan bahwa pengawasan yang ada tidak berjalan sesuai standar yang diharapkan. Hal ini menuntut peningkatan kapasitas dan integritas dari para pengawas proyek.
Kasus ini juga menyoroti kurangnya transparansi dalam pengelolaan proyek pembangunan. Setiap proyek yang dibiayai dengan dana publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.
Ketika terjadi kekurangan volume dan kelebihan pembayaran, ini mencerminkan kurangnya akuntabilitas dari pihak-pihak yang terlibat. Peningkatan transparansi dapat dicapai melalui pelaporan yang lebih rinci dan dapat diakses oleh publik, serta penerapan sistem audit internal yang ketat.
Permasalahan kekurangan volume sering kali berakar pada perencanaan yang kurang matang. Sebelum proyek dimulai, harus ada perencanaan yang detail dan realistis mengenai kebutuhan material, tenaga kerja, dan biaya.
Ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan menunjukkan bahwa estimasi awal mungkin tidak akurat atau ada kesalahan dalam tahapan perencanaan. Untuk mengatasi ini, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan proyek.
Kasus kelebihan pembayaran dalam proyek pembangunan tidak bisa dilepaskan dari kemungkinan adanya praktik korupsi atau penyalahgunaan dana.
Pengelolaan dana publik yang tidak transparan dan pengawasan yang lemah membuka celah bagi tindakan koruptif. Untuk itu, perlu ada upaya serius dari pemerintah dan penegak hukum untuk menyelidiki dan mengadili pihak-pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan dana ini.
Selain itu, memperkuat sistem pengendalian internal dan membangun budaya anti-korupsi di lingkungan pemerintahan menjadi sangat penting.
Ketidaktepatan dalam belanja modal gedung dan bangunan berdampak langsung pada kualitas layanan publik. Instansi seperti RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe dan RSUD Otanaha yang seharusnya memberikan layanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat, akan terpengaruh oleh infrastruktur yang tidak sesuai dengan perencanaan.
Hal ini pada akhirnya merugikan masyarakat yang menjadi penerima manfaat utama dari proyek-proyek pembangunan tersebut.
Permasalahan ini menunjukkan perlunya reformasi kebijakan dalam pengelolaan proyek pembangunan. Pemerintah daerah harus meninjau kembali prosedur dan kebijakan yang ada, serta mengimplementasikan perubahan yang dapat mencegah terulangnya kejadian serupa. Reformasi bisa mencakup peningkatan kapasitas SDM, adopsi teknologi untuk monitoring proyek, dan perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa.
Kekurangan volume pada belanja modal gedung dan bangunan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran merupakan masalah serius yang mencerminkan kelemahan dalam pengelolaan anggaran dan pengawasan proyek.
Jika kasus dugaan kekurangan volume pada belanja modal gedung dan bangunan 102,76 juta dan potensi kelebihan pembayaran sebesar 5,05 Miliar atas 8 Paket pekerjaan di Kota Gorontalo menggunakan dana PEN, bagaimana bentuk pengawasan Kejaksaan Tinggi Gorontalo ? (Bersambung)
