Oleh : Jhojo Rumampuk | Ketua DPD PJS Provinsi Gorontalo
Pasca Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan PKS meminta KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di Dapil VI Provinsi Gorontalo keterwakilan perempuan yang tidak terpenuhi sesuai dengan amar putusan perkara Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, dalam sidang PHPU Pileg di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2024).
Banyak yang memberikan apresiasi dan bahkan ada yang menyebut bahwa Partai Keadilan Sejahtera adalah Ibu Demokrasi Provinsi Gorontalo.
Seiring berjalannya waktu, Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Gorontalo Daerah Pemilihan VI yang seharusnya menjadi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan memastikan proses pemilihan yang jujur dan adil.
Namun, dugaan praktik “Money Politic” (politik uang) yang dilakukan oleh seorang caleg dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinili telah mencederai integritas pemilu dan merusak citra partai yang selama ini dikenal dengan prinsip-prinsip keadilannya.
Menurut penulis, kejadian ini tentu memberikan beberapa poin refleksi dan analisis mengenai dampak dugaan ini terhadap PKS dan proses demokrasi di Gorontalo.
Integritas Pemilu Tercoreng
Praktik money politic merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius dalam pemilu yang dapat merusak integritas proses demokrasi. Dugaan bahwa MY, caleg dari PKS, terlibat dalam politik uang pada pelaksanaan PSU di Gorontalo Dapil VI mencederai prinsip-prinsip pemilu yang bersih dan adil.
Hal ini tidak hanya mempengaruhi hasil pemilu, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilihan yang seharusnya demokratis.
PKS selama ini dikenal sebagai partai yang memperjuangkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan integritas. Dugaan keterlibatan MY dalam praktik money politic sangat merusak citra partai tersebut.
Masyarakat yang sebelumnya melihat PKS sebagai partai yang bersih dan berkomitmen pada keadilan kini harus menghadapi kenyataan bahwa prinsip-prinsip tersebut mungkin dilanggar oleh oknum dalam partai. Ini dapat menyebabkan penurunan kepercayaan dan dukungan dari pemilih setia PKS.
Dugaan money politic oleh seorang caleg dapat mempengaruhi moral dan semangat kader serta simpatisan partai.
Ketika seorang caleg yang seharusnya menjadi teladan justru terlibat dalam praktik curang, hal ini dapat menurunkan semangat dan motivasi para anggota partai lainnya.
PKS perlu melakukan introspeksi dan tindakan tegas untuk memastikan bahwa nilai-nilai keadilan dan integritas tetap dijunjung tinggi oleh seluruh anggotanya.
Tanggung Jawab Partai dan Tindakan Korektif
PKS harus mengambil langkah-langkah tegas dan transparan dalam menangani dugaan ini. Partai perlu melakukan investigasi internal untuk memastikan kebenaran dugaan tersebut dan memberikan sanksi yang tegas jika terbukti benar.
Selain itu, partai juga harus menunjukkan komitmennya terhadap pemilu yang bersih dengan mendukung proses hukum yang sedang berjalan dan bekerja sama dengan Bawaslu untuk menuntaskan kasus ini.
Kasus dugaan money politic ini juga menunjukkan pentingnya edukasi politik bagi para caleg dan kader partai. PKS perlu memastikan bahwa semua anggotanya memahami dan menghormati aturan pemilu serta menjunjung tinggi integritas dalam setiap langkah kampanye.
Selain itu, pengawasan yang ketat dari internal partai dan otoritas pemilu harus ditingkatkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan.
Peran Bawaslu dan Penegakan Hukum
Bawaslu memiliki peran penting dalam mengawasi dan menindak pelanggaran pemilu. Dugaan money politic oleh MY harus ditangani dengan serius dan transparan oleh Bawaslu untuk memastikan keadilan dan integritas pemilu.
Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pelanggaran akan memberikan pesan kuat bahwa praktik curang tidak akan ditoleransi dan akan menghadapi konsekuensi yang setimpal.
Dugaan praktik money politic yang dilakukan oleh MY, caleg dari PKS, pada pelaksanaan PSU Gorontalo Dapil VI telah mencederai integritas pemilu dan merusak citra Partai Keadilan Sejahtera.
PKS perlu mengambil langkah-langkah tegas untuk menangani dugaan ini, memastikan bahwa nilai-nilai keadilan dan integritas tetap dijunjung tinggi, dan bekerja sama dengan otoritas pemilu untuk menegakkan hukum.
Hanya dengan komitmen yang kuat terhadap pemilu yang bersih dan adil, PKS dapat memulihkan kepercayaan masyarakat dan memperbaiki citra yang telah tercoreng.
