Faktanews.com – Tajuk. Proxi inflasi semakin menarik perhatian masyarakat Gorontalo diakhir pekan minggu terakhir April. Hilangnya informasi atas peringatan keras Menteri Dalam Negeri atas kinerja Penjabat Gubernur Ismail Pakaya di Bumi Serambih Madinah pun menjadi trending topik.
Berbagai macam penjelasan hingga upaya meyakinkan dilakukan oleh Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo bahwa persoalan inflasi merupakan sebuah “Gorengan Politik” hingga para netizan dan masyarakat diminta menyimak penjelasan Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Pemprov Handoyo Sugoharto.
Sementara itu, disemua media baik cetak maupun elektronik telah memuat pernyataan serta “Warning” Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya yang membuat Gorontalo tercatat sebagai Provinsi dengan inflasi tertinggi kedua di Indonesia dengan level 3,73 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Sementara itu, pada minggu kedua Maret 2024 juga menempatkan Gorontalo sebagai provinsi kedua dengan indeks perkembangan harga (IPH) tertinggi mencapai 6,99 persen.
Hal ini menunjukkan adanya kegagalan dalam mengelola stabilitas harga di setiap wilayah yang ada di Provinsi Gorontalo. Kondisi inflasi yang tinggi tentu memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah yang tergantung pada daya beli mereka.
Salah satu kritik yang bisa ditujukan kepada pemerintah adalah kurangnya langkah-langkah konkret dalam menanggulangi penyebab inflasi tersebut. Pemerintah diharapkan memiliki strategi yang jelas dan terukur dalam mengatasi kenaikan harga barang dan jasa. Tidak hanya itu, transparansi dalam penyampaian informasi mengenai faktor-faktor yang menyebabkan inflasi juga perlu ditingkatkan, agar masyarakat bisa memahami secara lebih baik tentang kondisi ekonomi di Provinsi Gorontalo.
Selain itu, pemerintah juga diharapkan untuk lebih proaktif dalam mencari solusi jangka panjang untuk masalah inflasi, bukan mencari sebuah alasan hingga pembelaan atas buruknya kinerja mereka.
Padahal, dengan melakukan koordinasi lintas sektor, Pemerintah Provinsi Gorontalo bisa mengembangkan dan meningkatkan produksi lokal, memperkuat rantai pasok, dan memperbaiki infrastruktur yang mendukung distribusi barang. Diperlukan kerja sama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta pelaku ekonomi dan industri lokal untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan.
Selain itu, penting juga untuk mengevaluasi kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah dalam jangka panjang. Apakah kebijakan tersebut telah sesuai dengan kondisi riil di lapangan atau justru menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan? Evaluasi ini penting dilakukan agar kebijakan ekonomi yang diterapkan dapat lebih efektif dan efisien dalam menanggulangi masalah inflasi.
Dengan melakukan kritik yang konstruktif, diharapkan pemerintah dapat memperbaiki kinerjanya dalam mengelola stabilitas harga di Provinsi Gorontalo. Ini merupakan langkah penting dalam memastikan kesejahteraan dan kestabilan ekonomi bagi masyarakat Gorontalo secara keseluruhan.
