Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Tajuk

PEN Kota Gorontalo, Marten Taha Tak “Mampu” atau Pencitraan Yang Salah Kaprah ?

×

PEN Kota Gorontalo, Marten Taha Tak “Mampu” atau Pencitraan Yang Salah Kaprah ?

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Faktanews.comTajuk. Komitmen Walikota Gorontalo untuk menyelesaikan program dan proyek yang diinisiasinya khususnya yang menggunakan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ternyata tak sesuai harapan masyarakat Kota Gorontalo.

Seharusnya, menjelang akhir masa jabatan. Walikota Marten Taha lebih berfokus pada penyelesaian proyek yang kemarin sempat digaungkan, bukan berfokus pada perjalanan dinas keluar kota.

Example 300x300

Seperti yang kita ketahui bersama, ketika pekerjaan infrastruktur yang tak kunjung selesai bisa berdampak merugikan para pedagang secara signifikan. Ketidakpastian jangka waktu proyek dapat mengganggu aktivitas bisnis mereka, sementara saat ini sudah akan memasuki bulan ramadhan.

Pekerjaan yang notabenenya mengganggu perputaran ekonomi ini pasti akan menyebabkan penurunan pendapatan dan kehilangan pelanggan yang biasanya berasal dari lalu lintas pekerja.

Selain itu, pembangunan yang terhenti dapat menciptakan kondisi lingkungan yang tidak menarik, mengurangi daya tarik tempat tersebut sebagai tujuan belanja atau wisata, serta meningkatkan biaya operasional bagi para pedagang yang harus beradaptasi dengan kondisi yang tidak stabil.

Mengingat pernyataan Walikota Gorontalo Marten Taha pada Sabtu, 16 September 2023 bahwa pemerintah terus mengupayakan pekerjaan proyek Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tersebut dapat selesai sesuai dengan target yang diharapkan terutama untuk dua proyek yang masih tersisa.

“Jl. Nani Wartabone atau eks panjaitan dan pusat perdagangan kita pacu sampai dengan bulan November sesuai dengan permintaan dari SMI. Sampai dengan akhir November sudah bisa diselesaikan sebab kalau tidak mulai awal Desember itu kami yang akan membiayai. Dana PEN sudah tidak bisa lagi untuk membiayai itu karena akan ditarik oleh SMI” terang Marten

Proyek Dana PEN yang diajukan pemerintah kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur  (SMI) sesuai rencana telah dimanfaatkan untuk membiayai beberapa program kegiatan yang dinilai dapat memulihkan perekonomian Kota Gorontalo akibat hantaman pandemi. Diantaranya, renovasi pasar sentral, pembangunan pusat kuliner Kalimadu, pembangunan Modular Operating Theatre dan ruang isolasi di Rumah Sakit Aloei Saboe (RSAS). Marten pun yakin proyek yang tertinggal ini bisa selesai.

“Sehingga pasti kami akan segera untuk menyelesaikannya dan saya sudah memerintahkan untuk dinas selalu melakukan pengawasan untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan. Saya optimis ini bisa selesai” pungkasnya.

Baca : https://berita.gorontalokota.go.id/post/walikota-gorontalo-terus-genjot-penyelesaian-proyek-dana-pen

Mengingat saat ini sudah memasuki Tahun 2024, berarti keuangan Kota Gorontalo akan terbebani dengan pekerjaan infrastruktur yang seperti dijelaskan sejak Desember 2023 sudah dibiayai oleh Pemerintah Kota.

Disaat keuangan daerah terbebani oleh pekerjaan yang tidak termasuk dalam anggaran, dampaknya dapat sangat merugikan. Ini dapat mengakibatkan defisit anggaran yang meningkat, mengganggu prioritas pengeluaran yang telah ditetapkan, serta menempatkan tekanan tambahan pada sumber daya keuangan yang sudah terbatas.

Selain itu, hal ini juga dapat menyebabkan penundaan atau bahkan pembatalan proyek yang telah direncanakan sebelumnya, serta mengurangi kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan layanan dasar kepada masyarakat. 

Dalam jangka panjang, keuangan daerah yang terbebani oleh pekerjaan yang tidak masuk dalam penganggaran dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi lokal dan menghambat pertumbuhan serta pembangunan wilayah tersebut.

Memang benar, banyak faktor yang dapat memengaruhi kemampuan pemerintah untuk menyelesaikan pekerjaan yang menggunakan anggaran miliaran rupiah, termasuk perubahan keadaan ekonomi, perubahan kebijakan, dan masalah teknis atau administratif yang tak terduga. 

Namun, jika ketidakmampuan tersebut disebabkan oleh kurangnya transparansi, korupsi, atau kegagalan manajemen keuangan yang serius, maka pemerintah dapat dianggap tidak efektif dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik. 

Banyak masyarakat pengguna jalan dan para pedagang yang pesimis akan proyek Jalan Nani Wartabone (eks. Jalan Panjaitan) dan Kawasan pusat perdagangan akan selesai. Padahal secara logika, sebuah perencanaan itu pasti berdekatan dengan realisasi.

Apakah Marten Taha Tak Tegas & Kurang Mampu Menjadi Seorang Pemimpin ?

Seorang kepala daerah yang tidak mampu mengatur pegawai negeri dengan baik tentu dapat menjadi sumber berbagai masalah, terutama dalam pelaksanaan proyek-proyek Pemerintahan. 

Kegagalan untuk mengatur dan mengawasi pegawai negeri dapat mengakibatkan kurangnya koordinasi antar OPD, kurangnya akuntabilitas, dan penyalahgunaan sumber daya. 

Hasilnya, banyak proyek pemerintah bisa berujung pada kegagalan atau tidak mencapai sasaran yang diinginkan. Selain itu, kepala daerah yang tidak mampu mengelola pegawai negeri secara efektif juga bisa menimbulkan masalah korupsi dan nepotisme. 

Tanpa pengawasan yang ketat, pegawai negeri bisa memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, merugikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi seorang kepala daerah untuk memprioritaskan peningkatan manajemen pegawai negeri, termasuk pengembangan sistem pengawasan yang efektif, peningkatan pelatihan dan pembinaan pegawai, serta penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran etika dan hukum. 

Hanya dengan memperbaiki manajemen pegawai negeri, kepala daerah dapat memastikan pelaksanaan proyek-proyek pemerintah yang sukses dan efisien demi kesejahteraan masyarakat.

Apakah Ini Pencitraan Yang Salah Kaprah ?

Pada dasarnya, Pencitraan seringkali merujuk pada ketidaksesuaiannya sebuah Realita dengan apa yang dipersepsikan. Dimana publik atau masyarakat Kota Gorontalo dipaksa untuk bisa memahami dan percaya akan yang disampaikan oleh Pemerintah dengan tujuan menaikan popularitas dan elektabilitas kepemimpinan.

Pencitraan politik yang salah kaprah seringkali terjadi saat politisi menggunakan taktik yang pada dasarnya dirinya sendiri tidak yakin dengan program yang ditargetkan. 

Nilai-nilai yang seharusnya mereka perjuangkan. Terkadang bertolak belakang atau tidak dapat mencakup penggunaan retorika yang menyesatkan, manipulasi informasi, atau pemakaian simbol-simbol yang menyesatkan untuk mempengaruhi opini publik. 

Pencitraan politik yang salah kaprah jelas sangat merugikan, karena mengaburkan visi dan misi sebenarnya dari sebuah kepemimpinan atau platform politik, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses politik secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi pemimpin politik untuk memperhatikan integritas dan kejujuran dalam upaya pencitraan mereka.

Lantas Apa Yang Harus Dilakukan ?

Jika seorang Kepala Daerah terlanjur gagal memimpin, langkah-langkah yang dapat diambil bergantung pada tingkat kegagalan dan kondisi spesifik yang terjadi. Beberapa tindakan yang bisa dipertimbangkan termasuk:

  • Evaluasi Kinerja: Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kepala daerah untuk mengidentifikasi penyebab kegagalan dan area di mana perbaikan diperlukan.
  • Peningkatan Kompetensi: Memberikan pelatihan dan pembinaan kepada kepala daerah untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan dan manajerialnya.
  • Reformasi Organisasi: Melakukan reformasi organisasi untuk memperbaiki struktur dan proses kerja yang tidak efisien atau tidak efektif.
  • Penggantian Kepemimpinan: Jika kegagalan tersebut parah dan tidak dapat diperbaiki, maka pertimbangkanlah untuk mengganti kepala daerah dengan pemimpin yang lebih kompeten dan dapat dipercaya.
  • Keterlibatan Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses pemantauan dan pengawasan terhadap kinerja kepala daerah, serta memfasilitasi mekanisme partisipasi publik dalam pengambilan keputusan.
  • Penegakan Hukum: Jika terdapat indikasi pelanggaran hukum atau tindakan korupsi, langkah hukum yang sesuai harus diambil sesuai dengan hukum yang berlaku.

Setiap langkah yang diambil harus didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan untuk memastikan pemerintahan yang baik dan efektif.

Pemimpin yang tidak tegas dalam mengatur bawahannya dapat mengakibatkan berbagai masalah di tempat kerja. Dimana Kekurangan keteraturan dan ketegasan dalam pengambilan keputusan bisa menyebabkan kebingungan dan ketidakjelasan di antara bawahan. 

Selain itu, tanpa kejelasan yang diberikan oleh pemimpin, pegawai mungkin merasa kurang termotivasi atau kurang peduli terhadap tanggung jawab mereka. 

Kurangnya tindakan tegas juga dapat memicu kurangnya disiplin dan kinerja yang buruk di seluruh organisasi. Dengan demikian, penting bagi seorang pemimpin untuk menetapkan ekspektasi yang jelas dan konsisten serta untuk menegakkan aturan dan kebijakan dengan tegas demi menciptakan lingkungan kerja yang efisien dan produktif.

Terakhir, Mangkraknya 2 pekerjaan tersebut pasti akan berdampak besar bagi para pelaku UMKM, pengendara mobil, motor dan bentor. Namun hingga saat ini, Walikota Marten Taha terkesan “Cuek” dengan kondisi tersebut.

Ditambah lagi dengan isu dugaan gratifikasi sebesar 2 miliar lebih seperti yang dijelaskan oleh Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Adhan Dambea.

Dimana pada sebelumnya, Adhan Dambea mengatakan bahwa dirinya didatangi dan menerima pengaduan langsung dari Pihak Ketiga (Kontraktor) atas setoran sebesar 2.250.000.000 (Dua Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang berubah menjadi 2.075.000.000 (Dua Miliar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah. (Bersambung)

Example 300x300 Example 300x300
Example 120x600
rtp slot