Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Hukum & Kriminal

BPK RI Temukan Aset Senilai 13,5 Miliar Milik Bonbol Tidak Diyakini Keberadaannya

×

BPK RI Temukan Aset Senilai 13,5 Miliar Milik Bonbol Tidak Diyakini Keberadaannya

Sebarkan artikel ini
Foto Istimewa : Wikipedia
Example 468x60

Faktanews.comKabupaten Bone Bolango. Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas asersi. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan adanya penyajian aset tetap yang tidak diyakini atas  237 kenderaan bermotor di 4 (Empat) SKPD.

Pemeriksaan yang dilakukan atas kendaraan bermotor tersebut berupa sepeda motor, truk, bus, dan mobil dengan kondisi baik, rusak ringan, dan rusak berat yang menunjukkan terdapat permasalahan.

Example 300x300

Dimana pada tabel 47, BPK RI menemukan sekitar 237 kenderaan bermotor di 4 Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dengan rincian :

  1. Dinas KPP
  •   4 Unit Alat Angkutan Darat Bermotor
  •   1 Unit Crawler Traktor & Attachment
  • 53 Unit Sepeda Motor
  •   8 Unit Traktor Lainnya
  • 12 Unit Traktor Tangan dan Perlengkapannya
  1. Dinas LHPP
  •   2 Unit Alat Angkut Darat Lainnya
  •   2 Unit Pick Up
  •   8 Unit Sepeda Motor
  •   2 Unit Station Wagon
  •   1 Unit Truck & Attachment
  •   2 Unit Bus Berpenumpang 30 Orang Keatas
  1. Sekretariat Daerah
  •   1 Unit Mobil Tanki Air
  •   1 Unit Sepeda
  • 115 Unit Sepeda Motor
  • 17 Unit Station Wagon
  1. Sekretariat DPRD
  •   6 Unit Sepeda Motor
  •   2 UnitStation Wagon

Dimana dalam tabel 47 pun menjelaskan nilai perolehan dan nilai buku yang masing – masing :

  1. Dinas KPP
  • Nilai Perolehan : Rp. 5.034.694.417.00
  • Nilai Buku          : Rp. 91.300.496.00
  1. Dinas LLHP
  • Nilai Perolehan : Rp. 2.293.814.147.00
  • Nilai Buku          : Rp. 325.808.029.00
  1. Sekretariat Daerah
  • Nilai Perolehan : Rp. 5.463.372.306.00
  • Nilai Buku          : Rp. 97.067.380.00
  1. Sekretariat DPRD
  • Nilai Perolehan : Rp. 787.355.000.00
  • Nilai Buku          : Rp. 99.047.618.00

Ketika aset kendaraan milik pemerintah daerah tidak diketahui keberadaannya, ini dapat menimbulkan berbagai masalah administratif, operasional, dan akuntansi. Beberapa kemungkinan konsekuensi yang mungkin terjadi adalah:

Ketidakmampuan untuk Memelihara dan Mengelola Aset dengan Efektif.

Tanpa mengetahui keberadaan aset kendaraan, pemerintah daerah tidak dapat melakukan pemeliharaan, perawatan, atau penggantian yang diperlukan. Ini dapat mengakibatkan penurunan kinerja armada kendaraan dan potensi kerugian biaya jangka panjang.

Potensi Kehilangan Aset.

Ketika aset kendaraan tidak tercatat dengan baik, ada risiko kehilangan atau pencurian yang tidak terdeteksi. Tanpa pemantauan yang tepat, kendaraan pemerintah dapat digunakan secara tidak sah atau hilang secara permanen.

Kesulitan dalam Perencanaan dan Penganggaran

Ketidakjelasan tentang jumlah dan kondisi kendaraan pemerintah dapat menyulitkan perencanaan dan penganggaran yang efektif. Pemerintah daerah mungkin kesulitan menetapkan anggaran yang sesuai untuk pemeliharaan dan penggantian kendaraan yang diperlukan.

Ketidakpastian Akuntansi dan Pelaporan.

Kurangnya data yang akurat tentang aset kendaraan dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pelaporan keuangan dan akuntansi pemerintah daerah. Hal ini dapat mengganggu transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan inventarisasi rutin dan pemantauan yang ketat terhadap semua aset kendaraan mereka. Sistem manajemen aset yang efektif dan terintegrasi dapat membantu memastikan bahwa semua aset tercatat dengan baik, dipelihara dengan baik, dan digunakan secara efisien untuk melayani kepentingan masyarakat.

Sehingga permasalahan 237 aset tetap milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango  mengakibatkan:

  1. Penyajian atas 237 unit Aset Tetap Peralatan dan Mesin tidak dapat diyakini kewajarannya atas kendaran bermotor yang tidak diyakini keberadaannya;
  1. Potensi hilang atau penyalahgunaan atas Aset Tetap yang tidak dilengkapi dengan surat perjanjian pinjam pakai; dan
  1. Potensi hilang atau penyalahgunaan atas Aset Tetap yang tidak diyakini keberadaannya dan tidak tercatat pada KIB-B.
Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI
Example 300x300 Example 300x300
Example 120x600
rtp slot