Faktanews.com, Maluku Tengah – Staf Ahli Bupati Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) Bidang Pemerintahan Politik dan Hukum Dr. H. A. Wattiheluw.Sos., M.Si., M.H., Mewakili Penjabat (Pj) Bupati Dr. Muhamad Marasabessy, S.P., S.T., M.Tech., melantik dan mengambil sumpah Kepala Pemerintah Negeri (KPN) dan Saniri Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malteng.
Pelantikan dipusatkan di Ruang Tunggu Kantor Bupati Malteng lantai dua, Senin, (19/6/23).
KPN yang dilantik masing-masing KPN Lesluru Kecamatan TNS, Penjabat KPN Saparua Kecamatan Saparua. Saniri Negeri yang dilantik masing-masing Saniri Negeri Saparua, Paperu dan Pergantian Antar Waktu Saniri Negeri Kulur Kecamatan Saparua, dan Saniri Negeri Sepa Kecamatan Amahai.
“Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri dan Pejabat Kepala Pemerintah Negeri hari ini adalah implementasi dari amanat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Negeri dan Peraturan Daerah Nomor 03 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negri,” Hal ini disampaikan Pj Bupati Malteng dalam sambutanya yang dibacakan Staf Ahli Bupati Dr. H. A. Wattiheluw.Sos.
Dikatakannya, terlaksananya pelantikan ini karena merupakan manifestasi tata kelola pemerintahan khususnya menyangkut Pemerintahan Negeri yang ada di Kabupaten Maluku Tengah.
” Harapan saya kepada KPN agar dapat menggunakan ADD dan DD secara baik, akuntabel untuk kesejahteraan masyarkat dan kesuksesan pembangunan di Negeri. Teruslah menjalin komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dengan Pemerintah Kecamatan dan OPD di Lingkup Kabupaten,” harapnya.
Penjabat Bupati mengingatkan kepada KPN agar berikanlah waktu sepenuhnya untuk tinggal di Negeri dan melayani masyarkat dengan hati yang tulus ikhlas. Selain itu bangun relasi yang harmonis dan damai ditengah masyarakat termasuk dengan Negeri-Negeri yang ada disekitarnya.
Selain itu, KPN harus mampu meletakan legacy dan sejarah baru dalam kepemimpinan kalian, dan benar-benar konsisten, loyal untuk melakukan seluruh tugas yang dipercayakan pemerintah.
“Kepada Penjabat KPN, tugas utamanya adalah segera melakukan konsolidasi untuk mempersiapkan tahapan pemilihan KPN yang defenitif. Jadikan regulasi sebagai variabel utama, dan harus bebas dari intervensi dan tekanan apapun, dan harus melepaskan diri dari praktik-praktik pragmatisme. Harus berdiri diatas kepentingan semua orang bukan kelompok dan golongan tertentu,” pintanya. (Nia)
