Faktanews.com, Gorontalo – Asosiasi Nelayan Provinsi Gorontalo menggelar aksi di depan gedung DPRD Provinsi Gorontalo terkait peraturan Mentri Kelautan no 18 tahun 20212, Senin (5/12/2022).
Pasalnya, para petani khususnya di Gorontalo, merasa dicekik dengan adanya aturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut.
” Kami nelayan merasa dicekik dengan aturan permen, dampaknya kepada nelayan tidak ada yang beraktivitas,” Ucap Sarlis Mantu salah satu orator aksi.
Lebih lanjut, Sarlis mengatakan sebelumnya kepengurusan izin kapal dengan ukuran 32 GT, merupakan hak kementerian, sedangkan 32 GT ke bawah wewenang Provinsi Gorontalo dan 10 GT ke bawah wewenang Kabupaten/Kota. Namun yang terjadi saat ini, semua sudah di ambil alih oleh pusat.
” Kami berharap penjabat Gubernur dan ketua DPRD agar dapat menyampaikan aspirasi kami ke pusat dalam hal ini ke Presiden dan Kementrian,” Ujar Serlis.
Menanggapi tuntutan masa aksi tersebut, Penjabat Gubernur Hendra Hamka Noer, diriny sebagai pemerintah apa yang disampaikan oleh masyarakat nelayan dirinya akan mencatat semua aspirasi oleh asosiasi nelayan.
” Karena ini kewenangan pusat, dan kami sebagai pemerintah Provinsi Gorontalo tentunya kita akan mencatat serta mendiskusikan dengan pemerintah pusat,” Kata Hamka.
” Bukan hanya Gorontalo tetapi di beberapa daerah juga merasakan hal yang sama, sehingga ini tentunya menjadi pertimbangan oleh pemerintah pusat,” Kata Hamka lagi menambahkan.
” Oleh sebab itu, kami janji akan menyampaikan, dengan catatan apa yang menjadi aspirasi hari ini, itu buat petisi sebagai bukti untuk kita ajukan ke pemerintah pusat,” Tukasnya.
Penulis: Fai
