DPRD Pohuwato Bungkam Atau Tak Bekerja ?

oleh -135 Dilihat

Faktanews.comTajuk. Berbagai macam polemik saat ini hadir di tengah pemerintahan SMS yang sudah berjalan hampir 2 Tahun, berbagai asumsi liar pun lahir dikarenakan tak ada tindak lanjut bahkan terkesan dibiarkan mengalir begitu saja.

Pertama pasca virus corona covid 19 melanda Indonesia, Kabupaten yang berada di hujung Provinsi Gorontalo ini kehilangan kestabilan ekonomi. Ditambah dengan musibah investasi bodong, polemik tunjangan Imam Masjid dan Pegawai Syari’i hingga adanya dugaan perbuatan Up moral salah satu pejabat Daerah.

Anehnya, DPRD Pohuwato terkesan tidak mau ambil pusing atas dampak yang didapatkan oleh Masyarakat atas beberapa persoalan yang dimaksud.

Terkadang banyak yang mempertanyakan apa sebenarnya yang dikerjakan oleh para wakil rakyat tersebut digedung nan mewah tersebut, hingga ada yang mengatakan bahwa saat ini DPRD terlah tersandar oleh sebuah kepentingan politik hingga para aleg mengabaikan isu-isu urgen yang ada di Daerah.

Seharusnya, dengan naiknya tunjangan para aleg seperti yang dijelaskan pada Perbup Nomor 50 Tahun 2021 atas perubahan Perbup Nomor 35 Tahun 2017 itu mengatur tunjangan rumah negara sesuai Pasal 15 untuk Wakil Ketua dari 8 juta Rupiah menjadi 15 Juta Rupiah dan Anggota Sebesar 7,5 Juta Rupiah anggota menjadi 13.5 Juta Rupiah dan tunjangan transportasisesuai Pasal 17 dari 8.250.000,- menjadi 13.500.000

seharusnya para Anggota DPRD dapat memaksimalkan kinerjanya sebagai perwakilan rakyat yang ada di DPRD.

Padahal mereka sendiri paham bahwa ketika rakyat tidak mendapatkan hak-hak layanan pemerintahan atau eksekutif, ketika aspirasi dan suara rakyat tersumbat, maka kepada siapa rakyat mengadu..ya.. kepada DPRD sebagai lembaga kontrol yang mewakili suara rakyat.

Namun sisi ideal yang diharapkan dan menjadi dambaan rakyat tersebut, terkadang tidak berjalan dengan baik. Tidak jarang anggota legislatif yang diberi mandat oleh rakyat, justru mengangkangi dan melecehkan suara rakyat, seakan ia lupa dari mana ia berasal dan untuk siapa ia harus berjuang dan bekerja.

Sebab, seharusnya DPRD Pohuwato sudah bisa menggunakan Hak Interpelasinya guna untuk mempertanyakan secara politik kepada Pemerintah Daerah atas diamnya Eksekutif terhadap beberapa persoalan urgen daerah hingga beberapa saat lalu ada sebuah penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi disalah satu OPD.

Lupa diri yang terkadang menjelma dari para anggota dewan, tidak hanya melukai dan menyakiti hati rakyat, tapi juga menjadi catatan buram proses demokrasi yang tengah dibangun dan menjadi konsensus bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hingga orang bertanya-tanya, kenapa DPRD terlihat dan terkesan sangat takut untuk menggunakan Hak-Haknya untuk kepentingan khalayak ramai.?

Ada pula yang bertanya, dengan naiknya Tunjangan Perumahan dan Transportasi masih tidak cukup untuk membuat para anggota DPRD bekerja.? (Berbagai Sumber)

Penulis : Jhojo Rumampuk

 503 total views

Tentang Penulis: Admin

Gambar Gravatar
Kalau Bersih, Kenapa Risih !

Tinggalkan Balasan

No More Posts Available.

No more pages to load.