Faktanews.com, Pohuwato – Babak baru persoalan dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Perusahaan Ritel terbesar di Indonesia yakni PT. Indomarco Prismatama atau lebih dikenal Indomaret ini kembali disorot.
Pasalnya, masuknya PT. Indomarco Prismatama sebagai perusahaan yang membawahi Indomaret ini dihebohkan dengan dugaan pemalsuan dokumen Izin Prinsip pendirian minimarket di Dinas PTSP Kabupaten Pohuwato.
Izin prinsip pendirian minimarket Indomarco Prismatama di Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Pohuwato tertanggal 26 September dengan nomor 66/DPM-ESDM/55/IX/2020 diduga telah dipalsukan oleh penanggung jawab PT. Indomarco Prismatama dengan inisial SP alias Saptaji.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Pohuwato Ashar Badiu, menyatakan mendukung Pemerintah Daerah untuk menempuh jalur hukum dan hentikan kajian yang saat ini dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk Bupati Saipul A. Mbuinga.
” Jika memang benar dugaan pemalsuan dokumen izin tersebut dilakukan oleh pihak IM, maka kami sebagai kelompok yang selama menolak masuknya ritel tersebut mendukung langkah Pemda untuk membawa ini ke ranah hukum dan menghentikan kajian yang telah dilakukan, karena ini sudah jelas adalah bentuk ketidaktaatan pihak IM kepada prosedur yang ada.” Ungkap Ashar
Ashar pun menambahkan bahwa baru masuknya Indomaret sudah ada mekanisme yang dilanggar secara nyata dan menyampingkan apa yang menjadi langkah Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
” Nah untuk apalagi dilanjutkan kajiannya. Baru mau masuk saja sudah begini modelnya, kami sangat meragukan nantinya komitmen pihak IM jika Pemda menerima ritel ini masuk, baru masuk ajak udah melanggar begini ko.” Jelas Ashar seraya menambahkan
IMM Pohuwato meminta Pemerintah Daerah untuk mempertimbangkan kembali masuknya Indomaret di Pohuwato dan mencari solusi lain terhadap peningkatan SDM yang ada di Daerah.
” Selanjutnya kami pernah menyampaikan bahwa penerimaan IM ditunda sampai dengan kondisi SDM, pemilik toko/kios mampu bersaing, kami ralat. Dengan solusi pemerintah daerah melalui dinas terkait menyiapkan kebutuhan masyarakat yang tidak tersedia di kios/toko.”Tegas Ashar
Penulis : Jhojo Rumampuk
