Faktanews.com – Kabupaten Pohuwato. Terkait dengan adanya dugaan penyelewengan dana covid-19 dan kegiatan SDGS (Sustainable Development Goals), pihak Kejaksaan Negeri Pohuwato diminta untuk menelusuri dan memanggil Kepala Desa Buntulia Barat. Pasalnya, dalam laporan penggunaan dana Desa Smester I terdapat banyaknya item yang tidak memiliki bukti.
Kepada Fakta News, Salah satu tokoh Masyarakat yang namanya enggan dipublikasikan mengatakan bahwa dari kegiatan pembangunan Desa Siaga Kesehatan yang menggunakan Dana Desa sebesar Rp. 87.520.000 ternyata diduga yang memiliki bukti pertanggung jawaban hanya sekitar Rp. 7.648.000. sehingga kerugian atas kegiatan tersebut berkisar Rp. 79,872.000, sama halnya dengan dana kegiatan SDGS sekitar 14.428.648 Rupiah
“Banyak sekali kejanggalan yang kami temukan dilapangan, baik dari dana Pajak Makanan Berat dan Ringan hingga pengadaan vitamin dan susu. Begitu pula dengan anggaran SDGS, jadi saya berharap Kejari Pohuwato untuk turun memeriksa penggunaan Dana di Desa ini (Buntulia Barat red) yang serba tidak transparan.” Jelasnya seraya menambahkan
Dirinya pun berharap Bupati Kabupaten Pohuwato dapat memberikan sebuah punishment (Hukuman) kepada Kepala Desa yang sampai dengan saat ini melakukan penolakan terhadap Vaksinasi.
“ Kepala Desa yang harusnya jadi contoh untuk divaksin duluan ini malah menolak divaksin sehingga saya lihat Kades Buntulia Barat tidak hadir di pengarahan pak bupati dengan alasan tidak jelas. Terkesan cuek terhadap program percepatan vaksin yang dibuktikan hari ini tidak hadir pada saat pengarahan.dan evaluasi vaksin yang dilakukan oleh pak bupati dan juga tidak mau divaksin padahal dari 8 desa, Buntulia Barat yang besar anggarannya untuk covid.” Tegasnya.
Penulis : Jhojo Rumampuk
