Faktanews.com, Gorontalo – Terkait dengan agenda Rapat Dengar Pendapan (RDP) yang diagendakan oleh DPRD Kabupaten Gorontalo menuai protes dan kekecewaan.
Pasalnya, Rapat Dengar Pendapat yang diagendakan Komisi I (satu) ini atas surat edaran yang diterbitkan oleh Dinas Kominfo atas 2 media online ini tidak diketahui apakah kegiatan tersebut dilaksanakan atau tidak.
Kepada sejumlah awak media, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Limboto Susanto Kadir mengatakan bahwa dirinya sangat menyayangkan dan kecewa ketidaktepatan waktu Anggota DPRD dalam menyerapi aspirasi.
“Saya kecewa, kekecewaan ini dikarenakan jadwal yang diagendakan melalui surat undangan yang ditanda tangani langsung oleh Ketua DPRD Syam T. Ase untuk rapat melalui Komisi I DPRD. Kami hadir sebelum jam 10 pagi dan sudah melapor dan mengisi daftar hadir, namun hingga jam 12 kurang tidak ada satu pun Anggota DPRD yang hadir.” Ungkap Susanto.
Susanto pun menambahkan bahwa secara resmi agenda itu adalah atas nama kelembagaan, dan dirinya pun mengatakan bahwa sikap yang ditampilkan oleh DPRD. Maka DPRD tidak lagi aspiratif dan menjadi insiden buruk bagi lembaga legislatif.
” Ini agenda resmi loh, dan undangan ini dibuat dan ditandatangani oleh ketua DPRD, jangan sampai saya berasumsi bahwa agenda yang dibuat oleh Ketua DPRD saja tidak dihargai oleh Ketua Komisi I apalagi Kami masyarakat yang ingin mendapatkan kepastian atas produk daerah yang kami nilai merugikan klien kami. Ini bukan persoalan akan diagendakan kembali, tapi ini persoalan tanggung jawab sebagai Wakil Rakyat. Mungkin saja parlemen ini hampir sama dengan Parlemen yang menjadi lagu Wakil Rakyat dari Iwan Fals,” Tegas Susanto seraya menambahkan.
LBH Limboto berharap Gubernur Gorontalo melakukan evaluasi atas sikap disiplin oleh Lembaga DPRD Kabupaten Gorontalo, dimana sikap yang ditonjolkan ini merupakan sebuah pelecehan terhadap lembaganya.
” Saya berharap, Gubernur Gorontalo dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja dan disiplin Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo. Yang jelas saya sebagai Ketua LBH Limboto merasa ada sebuah pelecehan secara lembaga yang dilakukan oleh Komisi 1. Terlebih lagi untuk Aparat Penegak Hukum, kami sebagai tamu undangan DPRD mempertanyakan anggaran makan minum tamu yang dimana kami tadi dibiarkan tanpa diberikan minuman atau Snack oleh sekretariat DPRD,” Tegas Susanto.
Penulis : Jhojo Rumampuk
3,118 total views
