Tanggapi Jawaban Pemprov, PB KPMIP: Otak Kanannya Tak Bekerja alias Gagal Otak

oleh -2231 Dilihat

Faktanews.com, Pohuwato – Ketua Umum Pengurus Besar Kerukunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Pohuwato (PB KPMIP), Yopin Polutu, menanggapi balik pernyataan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo, yang saat ini menjadi Pj Sekretaris Daerah (Sekda), Zukri Surotinojo, yang meluruskan gagal pikiran PB KPMIP.

Yopin pun berterima kasih atas tanggapan yang telah diberikan oleh Zukri. Meskipun begitu, Yopin menilai tanggapan balik yang disampaikan oleh Zukri mengesankan bahwa otak kanannya tidak bekerja alias gagal otak.

“Dan melihat cara jawabnya otak kananya tidak bekerja alias gagal otak. Olehnya kami berharap reaktifnya sekiranya lebih mempertontonkan pada kedudukan birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang siap dikritik dan diberi masukan oleh masyarakat, termasuk elemen organisasi yang memiliki fungsi control terhadap jalannya pemerintahan,” katanya kepada Faktanews, Jumat (9/7/2021).

Menurut Yopin, terdapat pikiran pendek Zukri Surotinojo dalam menjelaskan adanya Pj Sekda sebelumnya, bahwa Iswanta ditarik oleh Pemrov karena adanya banyak kesibukan dan sulit berbagi waktu serta jarak cukup jauh semisal urusan pengelolaan keuangan karena beliau sebagai anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Sebetulnya hal ini menggambarkan seakan-akan pengisian Sekda di Pohuwato, karena adanya kesibukan sehingga ditarik dan lain sebagainya, padahal  tanggapan normatif yang dijelaskan bahwa belum bisa pengangkatan pejabat yakni Sekda Definitif karena dibatasi oleh aturan Perpres Nomor 3 Tahun 2018, namun beliau menjabarkan lagi karena adanya kesibukan dan lain sebagainya,” ujarnya.

“Kami tegaskan jangan ada alasan si A si B ditarik dan dihentikan karena kesibukan, kami rasa yang dipikir sebelumnya sudah mampu dari segala hal termasuk waktu. Kalo kemudian sebelumnya di tarik karena kesibukan berarti Pemrov pun salah kaji dan salah tempatkan orang, semoga bapak Sukri yang di tunjuk bukan pelengkap kesalahan,” ucapnya.

Bahkan, setelah pihaknya melakukan kaji acuan yang merujuk pada Perpres Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjabat Daerah, tidak ada hal satu pun hal yang menunjukkan frasa pasal Kepala Daerah yang baru dilantik enam bulan sebelum Pilkada dan sesudah dilantik dilarang melakukan pergantian pejabat.

“Melainkan dalam pasal 5 ayat (1) jelas hanya menyebutkan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengangkat penjabat Sekretaris Daerah Provinsi untuk melaksanakan tugas Sekretaris Daerah Provinsi setelah mendapat persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Sehingga dalam memberikan informasi kepada kami baik berupa tanggapan harus jelas regulasinya, dan seharusnya peran Pemrov, ikut membantu pemda dalam mendorong percepatan dan pemenuhan regulasi, sehingga terlihat upaya nyata kaitannya dengan mempercepat perputaran roda organisasi ditubuh birokrasi Daerah,” tegasnya.

Dalam UU 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat (2) Menurutnya, memang benar menyebutkan bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan berakhirnya masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

“Akan tetapi ada ruang pergantian pejabat setelah pelantikan kepala Daerah yakni Pasal 162 Ayat (3) UU 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, atau walikota yang akan melakukan pergantian pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri,”

Sehingga, jika mengacu pada aturan tersebut kata dia, ada ruang pergantian pejabat daerah setelah pelantikan Kepala Daerah, bukan sekedar bongkar pasang Pj Sekda, inilah yang membuat berbagai opini berkembang di masyarakat, dan KPMIP merasa perlu meluruskan opini tersebut sebelum terlanjur jauh berkembang di masyarakat.

Untuk itu, atas nama Pengurus Besar Kerukunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Pohuwato, Yopin menganggap kritik yang diberikan oleh pihaknya merupakan suatu bentuk desakan untuk meminta kepada pemerintah agar Pohuwato harus memiliki Sekda definitif.

“Sehingga kerinduan kami selaku masyarakat pohuwato terobati dengan melihat dan mengontrol panglima birokrasi yang benar-benar definitif, yang sewaktu-waktu tidak dapat ditarik lagi, sehingga sasaran dalam pencapaian pembangunan Kabupaten Pohuwato akan tercapai dengan baik, karena kalau hanya bersifat Pj Sekda, maka besok-besok orangnya akan ditarik dan berbeda lagi,” tandasnya.

Penulis: Surdin

Tinggalkan Balasan

No More Posts Available.

No more pages to load.