Saat DPRD Tunduk pada Eksekutif

Oleh : Jhojo Rumampuk

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang mengemban tugas dan fungsi legislasi, budgeting dan pengawasan atau fungsi kontrol, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Manifestasi tugas dan fungsi tersebut, salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas KKN,transparan dan berpihak pada aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Ketika rakyat tidak mendapatkan hak-hak layanan pemerintahan atau eksekutif, ketika aspirasi dan suara rakyat tersumbat, maka kepada siapa rakyat mengadu..ya.. kepada DPRD sebagai lembaga kontrol yang mewakili suara rakyat.

Namun sisi ideal yang diharapkan dan menjadi dambaan rakyat tersebut, terkadang tidak berjalan dengan baik. Tidak jarang anggota legislatif yang diberi mandat oleh rakyat, justru mengangkangi dan melecehkan suara rakyat, seakan ia lupa dari mana ia berasal dan untuk siapa ia harus berjuang dan bekerja.

Lupa diri yang terkadang menjelma dari para anggota dewan, tidak hanya melukai dan menyakiti hati rakyat, tapi juga menjadi catatan buram proses demokrasi yang tengah dibangun dan menjadi konsensus bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lupa diri dan sikap menunduk anggota DPRD terhadap pemerintah atau eksekutif akan berdampak terhadap lahirnya pemerintahan yang culas penuh penyimpangan. Pada akhirnya rakyat menjadi korban kesewenang-wenangan aparatur pemerintahan, menjadi korban kebijakan bahkan menjadi korban politik ekonomi oleh pemerintah.

Dalam konteks lokal Kabupaten yang dulu dikatakan bagai Rontokan Syurga, indikasi sikap “tunduk” terhadap eksekutif, nampaknya mulai menggejala. Hal itu ditandai dengan adanya keluhan dan aspirasi masyarakat yang tersumbat dan mulai hilangnya daya kritis DPRD terhadap jalannya pemerintahan.

Hal ini menjadi “warning” sekaligus menjadi cambuk bagi legislator untuk tidak lupa akan jati dirinya sebagai wakil rakyat yang dipilih dan dipercayakan oleh rakyat duduk di lembaga terhormat ini.

Padahal, anggota DPRD seyogianya tunduk pada kehendak dan aspirasi rakyat,bukan tunduk apalagi manggut-manggut bagaikan keledai yang bisa diarahkan oleh kemauan sang tuannya.

Tuan anggota dewan adalah rakyat, bukan eksekutif. DPRD adalah penjelmaan rakyat yang harus mengabdi untuk rakyat.

Ketika DPRD Tunduk pada Eksekutif, maka memori rakyat juga tunduk pada nuraninya untuk mengukir dan menuliskan catatan merah bagi setiap figur anggota dewan yang berkhianat terhadap kepercayaan rakyat.

Anggota DPRD sebagai politisi, sejatinya tetap berada pada koridor yang benar, tidak mengorbankan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan golongan apalagi kepentingan sesaat. Sejatinya, anggota DPRD tetap menggunakan nalar politiknya untuk mengetuk hati dan menggugah nurani eksekutif untuk berpihak pada rakyat yang diwakilinya.

Jika anggota DPRD masih saja bebal, menyebalkan dan bertelinga tembok, maka sesungguhnya itu sungguh menyakiti hati rakyat.

Seorang politisi di manapun sangat bergantung pada kepercayaan rakyat. Bagaimana menjaga kepercayaan rakyat itu, maka jangan sekali-kali menyakiti hati rakyat.

 404 total views

Leave A Reply