Penyaluran BST Desa Popayato Disoal, Pemdes Diduga Tidak Transparan

Faktanews.com – Pohuwato. Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Desa Popayato yang disalurkan pada awal mei 2021 kemarin menuai kontroversi, pasalnya pada tahapan penyaluran, diduga ada sebuah hubungan yang tidak harmonis antara Pemerintah Desa dan Badan Permasyaaratan Desa (BPD) hingga berdampak pada masarakat.

Hal tersebut diakui oleh salah satu Anggota BPD Desa Popayato Riska Biki. Dimana pada awalnya dirinya diperintahkan oleh Ketua BPD untuk meminta data masyarakat penerima bantuan social tunai (BST) kepada Kepala Desa, namun bukannya menerima data penerima dirinya malah mendapatkan kata-kata kasar dari sang Kades.

“ Awalnya saya diperintahkan Pak Ketua untuk meminta data penerima BST sama Kepala Desa, namun saya malah dibentak. Katanya saya tidak punya hak untuk data tersebut.”Ungkap Riska

Lanjut Riska, sejauh ini dirinya tidak pernah menyimpang dari apa yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi BPD. Sehingga dirinya kaget dengan pernyataan Kepala desa dan ditambah lagi Ketua BPD mengelak adanya kerengangan antara BPD dan Kepala Desa dalam Penyaluaran BST, padahal dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Permendagri 110/2016).

“ Saya hanya diperintah Ketua, malah saya dan 3 orang teman BPD kaget akan pernyataan klarifikasi antara Ketua BPD dan Kepala Desa yang mana tidak benar adanya harmonisasi antara BPD dan Pemerintah Desa, setidaknya dalam rangka terwujudnya pelayanan Pemerintahan Desa Yang Maju BPD Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dan kewajiban BPD sebelum memutuskan satu keputusan maka wajib dilaksanakan Rapat atau Musyawarah bersama secara internal.” Tegas Riska

Saat diwawancarai salah satu masyarakat penerima BST yang namanya enggan untk disebutkan, dirinya mebenarkan adanya kerancuan dalam penyaluran BST kemarin, diamana pada awalnya dari 299 Penerima tersisa 75 yang belum menerima.

Capture Data Penerima BST yang Disalurkan Lewat Kantor Pos ( Kanan) – Data Yang Disalurkan Lewat Kepala Desa (Kiri)

“Saya pun curiga, masalahnya diawal itu tersisa 75 nama termasuk saya yang belum mendapatkan BST, tapi setelah kami demo tiba-tiba t ayah langsun ba kase cairyang 34 orang punya, berarti ada sisa 41 orang, yang aneh itu ada perbedaan penerimaan. Yang pertama dorang (mereka-red) ada depe barcode, pas untuk 34 orang tidak ada barcode dan ada PNS desa tetangga masuk didaftar itu.” Imbuhnya.

Penulis : Jhojo Rumampuk

 349 total views

Leave A Reply