Klienya Bakal Dilaporkan Wahyu Moridu, Begini Tanggapan Kuasa Hukum Ruis Adam

Faktanews.com, Boalemo – Terkait dengan pengajuan laporan kepolisian yang akan dilakukan oleh Wahyu Moridu terhadap Ruis Adam karena pernyataanya dalam berkas perkara putusan Pengadilan Tilamuta Nomor: 7/Pid.Sus/2021/PN Tmt yang dinilai Wahyu melecehkan dirinya, mendapat tanggapan dari Kuasa Hukum Ruis Adam, Mohamad Ikbal Kadir, S.H.,M.H.

Dalam keterangan tertulisnya, Ikbal Kadir mengatakan bahwa urusan lapor melapor adalah hak dari saudara Wahyu Moridu sebagai warga negara.

“Sebagai warga negara, lapor melapor itu adalah haknya,” kata Ikbal.

Meski demikian, Ikbal menjelaskan bahwa klien mereka Ruis Adam sudah sangat membantu aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan. Dengan dijadikannya sebagai Justice Collaboration dan sudah menjalankan tugasnya dengan baik untuk mengungkap aktor di balik itu semua.

Justice Collaborator sendiri menurut Ikbal adalah setiap tersangka yang terlibat organisasi kejahatan dan telah melakukan suatu tindak pidana baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan aparatur hukum untuk bekerja sama dengan penegak hukum menemukan alat-alat bukti dan barang bukti sehingga penyidikan dan penuntutan berjalan efektif.

“Yang seharusnya nama-nama yang sudah disebutkan dalam sidang yang terhormat, itu dicari dan ditangkap, bukan dibiarkan berkeliaran begitu saja,” ujarnya.

“Dalam sidang ada satu nama yang disebut, yakni Wahyu Moridu. Siapa yang tidak tahu kasus dari yang bersangkutan, berapa kali ditangkap dengan hal yang sama dan masyarakat sudah tau,” sambungnya.

Seharusnya, lanjut Ikbal, yang bersangkutan diproses, baik itu secara hukum dikarenakan tidak mengikuti dan mendukung program pemerintah, maupun posisinya sebagai Aleg DPRD Boalemo.

“Yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada Masyarakat dalam memberantas Narkotika serta sudah sepantasnya ditindak keras oleh Badan Kehormatan DPRD, Fraksi, serta Lembaga terhormat DPRD. Apalagi terungkap di persidangan, salah satu tempat adalah Rumah Negara. Yaitu rumah jabatan yang dibiayai oleh negara, yang seharusnya diperuntukan dengan semestinya, bukan dijadikan tempat mengkonsumsi barang-barang haram,” tegasnya.

Terakhir, Ikbal Kadir mengharapkan peran aktif dari Polda Gorontalo/Polres Boalemo mauoun BNN Kabupaten Boalemo, dalam mengungkap hal tersebut.

“Jangan sampai masyarakat akan menilai aparat penegak hukum ini pandang bulu atau pilih kasih, serta jangan sampai oknum oknum ini berlindung pada jabatan masing – masing, yaitu sebagai Anggota Dewan dan Kepala Desa,” tukasnya. (FN/13)

 1,617 total views

Leave A Reply