Penulis : Jhojo Rumampuk
Setiap pejabat negara, pejabat daerah bahkan pejabat di kampung sekalipun, selalu saja dikelilingi oleh orang-orang dekat yang biasanya menjelma menjadi staf khusus, asisten pribadi, ajudan dan istilah lainnya. Hal itu wajar dan tidak berlebihan. Bagaimanapun, setiap pejabat publik memang membutuhkan tim kerja yang berada di dekatnya yang setiap saat siap-siaga membantu, melayani, menjaga, melindungi, memproteksi sekaligus memperlancar tugas-tugas yang diemban oleh pejabat yang bersangkutan.
Namun menjadi sangat tidak wajar, bahkan norak, jika kemudian para staf yang merasa dekat dan harus melayani sang pejabat, justru bermental seperti “piaraan”. Ke majikan diam merunduk dan menunduk-nunduk, tapi ke bawah menindas dan menggonggong. Ke atas seakan menjadi budak, tapi ke bawah menjelma seperti Raja kecil.
Itulah mentalitas warisan penjajah Belanda yang hingga kini tidak dapat dipungkiri, masih bercokol dalam benak oknum tertentu, yang merasa dirinya berada di lingkaran pejabat. Dulu, Pemerintah Belanda memang mempraktekkan politik “belah bambu”, satu diinjak, satu diangkat di kalangan pribumi. Artinya, disatu sisi Belanda memanjakan pribumi yang mau bekerja sama, bersekutu dan berkomplot dengan mereka, tapi di sisi yang lain menempatkan pribumi yang tidak dalam lingkaran mereka sebagai kasta paling bawah. Yang diinjak-injak dan dirampas hak-haknya.
Bahkan ketika itu, pejabat Belanda mengarahkan pribumi yang berada di lingkaran mereka sebagai kaum elit yang terhormat dan berkelas di tengah masyarakat. Kaum elit pribumi seakan direstui untuk menindas saudaranya yang pribumi. Itulah sebabnya, hukum di zaman Belanda selalu saja tumpul ke atas, namun tajam ke bawah.
Yang jelas,pada zaman Belanda, pribumi yang bekerjasama dengan Belanda, apalagi yang dekat dengan pejabat Belanda, dihadapan saudaranya yang pribumi tampil seperti Raja-raja kecil”, tapi di hadapan pejabat Belanda yaa…tetap saja diperlakukan sebagai “inlander”.
Di era demokrasi sekarang, mentalitas sebagai elit dan kaum yang berkelas, tentu sudah tidak berlaku lagi. Mereka yang masih tetap mengklaim diri sebagai elit karena dekat dengan pejabat publik tertentu, justru akan menjatuhkan wibawa pemimpinnya sendiri.
Era demokrasi, setiap orang yang mengabdi pada seorang pejabat publik, tetap merujuk pada profesionalisme, mampu membaca bahasa gerak tubuh pemimpinnnya, mampu membaca psikologi masyarakat dan memposisikan majikannya bukan sebagai Raja yang harus diproteksi secara berlebihan, tapi ditempatkan pada proporsi sebagai pejabat publik. Yang terpenting lagi, seorang yang dekat dan berada dalam lingkaran Gubernur atau Bupati, mampu menempatkan diri, mampu bersikap dan bertindak secara cepat dan tepat.
Antara sikap tegas dengan sikap angkuh, tidak sopan dan “jutek’, memiliki batasan yang jelas, antara melindungi dan menegakkan ketentuan protokoler juga ada kiat-kiat yang lebih elegan , terhormat dan proporsional.
Orang-orang yang berada dalam lingkaran kekuasaan atau mereka yang sangat dekat dengan seorang pejabat publik, maka sikap dan attitude-nya menjadi cermin pemimpinnya. Ia seakan menjadi duta yang merepresentasikan gambaran sifat dan karakter pemimpinnya.
Dalam perspektif masyarakat Gorontalo, salah satu instrumen penting yang menuntut adanya sikap terhormat dan elegan adalah istilah “Penu Demo’o dulopo, asali dja’odulopa” yang mengandung arti, lebih baik mendapatkan kesan yang tidak baik, asal jangan sampai orang lain yang mendapatkan kesan yang tidak baik dari kita. Tidak heran, jika orang-orang tua dulu selalu mengajarkan kepada generasi sesudahnya, agar berkhtiar menjaga sikap jangan sampai orang lain mendapatkan kesan yang tidak baik dari kita.
Dari sinilah istilah “Wu’udu, tinepo, tombula’o” itu sangat getol diajarkan oleh orang tua dalam struktur keluarga di Gorontalo. Targetnya, jangan sampai “o’dulopa”, jangan sampai “Mo’odede’o”, nama baik keluarga, termasuk nama baik pemimpin dimana ia bekerja dan mengabdi.
Di era demokrasi, pemimpin dipilih oleh rakyat, pemimpin dituntut harus mampu menjaga kepercayaan rakyat. Bagaimana menjaga kepercayaan rakyat itu, maka jangan sekali-kali menyakiti hati rakyat. Oleh karena itu, Gubernur, Bupati dan pejabat publik lainnya, dituntut jeli, peka dan selektif dalam memilih orang-orang yang akan bekerja dan mengabdi di lingkarannya bertugas.
Sehebat dan sebaik apapun seorang Gubernur dan Bupati, namun jika atitude orang-orang di sekitarnya, asistennya, staf pribadinya dan sebagainya, tidak mencerminkan karakter yang mumpuni, maka hal itu akan Mo’odede’o” pemimpin itu sehingga menjadi tidak baik di mata masyarakat.
Artinya, “ulah berbisa” orang-orang terdekat, jauh-jauh hari dapat dijinakkan dengan karakter yang lebih ramah dan bersahabat dengan siapapun. Raja-raja kecil di lingkaran elit kekuasaan, bukan zamannya lagi ditonjolkan, apalagi sampai menunjukkan rasa keakuan, keangkuhan dan tampil arogan di hadapan masyarakat.
Suka atau tidak suka, bertentangan dengan aturan atau tidak, sesuai jam berkunjung atau tidak, penting atau tidak pentingnya seseorang berkunjung atau menemui seorang Gubernur atau Bupati, tetap ada batasan-batasan, ada norma dan sistem nilai yang tetap relevan menjadi rujukan. “U’bangganga, hutetolo, U’ motilanggato” bukan zamannya lagi menggejala dalam sikap dan perilaku elit kekuasaan. Artinya, mentalitas sebagai pelayan yang ramah dan berkarakter lebih dikedepankan, jangan sekali-kali mencerminkan diri sebagai “piaraan” pejabat. Ini bukan zamannya Belanda lagi Boss….(***)
