Terkait Kemiskinan, Leleury  Dinilai Hanya Baca Teks Tidak Analisis

Faktanews.com, Maluku Tengah – Terkait data angka kemiskinan di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) yang disampaikan Wakil Bupati Marlatu L. Leleury dalam sambutannya pada Rapat Paripurna DPRD Malteng soal LKPJ. Dimana disebutkan angka kemiskinan di Malteng turun dari 20,04% di tahun 2019, menjadi 19,83 % di tahun 2020, sesuai yang dirilis beberapa Media Online.

Pernyataan Wakil Bupati Malteng mendapat sorotan tajam dari Direktur LSM Pukat Seram Fahri Asyatri. Menurutnya, Wakil Bupati Malteng Marlatu L. Leleury hanya membaca teks sambutan yang disiapkan tanpa menganalisa lebih jau data angka kemiskinan di Malteng.

“Okelah kita benarkan angka kemiskinan di Malteng turun dari 20,04% di tahun 2019, menjadi 19,83 % di tahun 2020, namun saya yakin Wakil Bupati hanya baca teks tapi tidak menganalisis lebih jauh soal fakta kemiskinan yang ada di Malteng. Sebab di tahun 2020 adalah tahun dukacita dimana negara dihantam Pandemi Covid-19, membuat sendi-sendi perekonomian negara melemah, angka pendapatan perkapita menurun, tingkat PHK meningkat,” tegas Asyatri kepada faktanews.com, Kamis, (8/4/21) di Masohi. 

Tidak hanya perekonomian kita tercabit-cabit, namun akibat Covid-19, angka kesempatan kerja di Malteng juga mengalami menurunan menyebakan pengangguran meningkat. “Di Malteng bukan hanya pengangguran meningkat, sampai dengan pertumbuhan angka orang gila ikut meningkat. Anehnya, justeru kemiskinan di Malteng jadi berkurang,ini membuat semua pihak merasa aneh dan itu wajar,” ucapnya. 

Menurutnya, presentase data model abal-abal dan logika miring bukan baru pertama kali terjadi di Malteng. Beberapa tahun lalu saya pernah mengangkat hal serupa dimana dalam dokumen LKPJ pun memuat data semrawut dengan alasan salah ketik jumlah desa di Malteng hingga mencapai dua ribu desa. Padahal itu sudah resmi disampaikan ke Paripurna DPRD yang ketika itu, menerimanya dengan bengong alias termenung.

“Penyajian data semacam ini memang menimbulkan polemik dan saya kira ini bisa menjadi ancaman dalam rencana investasi nasional soal LIN di Maluku. Banyak faktor di daerah yang boleh jadi tidak dipublish secara transparan soal penunjang agenda negara di daerah khususnya Malteng.

Pemerintah pusat harus teliti dan jangan sampai tertipu karena bisa jadi keadaan di lapangan jauh lebih buruk dan busuk daripada presentase elit lokal yg memang selama ini tumbuh dalam kultur politik dan birokrasi yang feodal dan hanya bermotif kepentingan struktural dan politik jangka pendek,” tukasnya.

“Mulai dari fakta feodalisme birokrasi hingga monopoli lahan dan ancaman lingkungan semua terbuka lebar di Malteng dan negara dalam konteks kepentingan nasional LIN harus melihat itu secara cermat,” ujarnya. (FN/Uc)

Leave A Reply