Beri Apresiasi Untuk Korporasi, Tuasikal Dinilai Tidak Mengerti Konstitusi

Faktanews.com, Maluku Tengah – Sikap Bupati Maluku Tengah (Malteng) Tuasjkal Abua, bangga dan memberikan apresiasi untuk pihak korporasi dalam hal ini  Perusahan Kelapa Sawit PT Nusa Ina, terkait pembagunan Sekolah Dasar (SD) untuk keluarga karyawa.

Hal ini ditanggapi Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pusat Strategi (Pukat Seram)  Fahri Asyatri. Menurutnya,  sikap bangganya Bupati  menunjukan bahwa, Tuasikal Abua selaku Bupati tidak mengerti amanat konstitusi yang diatur dalam negara.

“Bupati keliru memberikan penilaian dan apresiasi kepada PT Nusa Ina, menunjukan tidak mengerti konstitusi. Sudah menjadi kewajiban pihak korporasi menggunakan dana CSR untuk masyarakat, sebab perusahan telah mengeruk harta kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Seram Utara Timur Kobi dan Timur Seti.” Tegas Asyatri kepada faktanews.com, Senin, (5/4/21) di Masohi, menanggapi apresiasi Bupati terhadap PT Nusa Ina yang dimuat disalah satu Media Online di Maluku.

Yang perlu diapresiasi oleh Bupati Malteng kata dia, pada prestasi yang melampaui kewajiban perusahan terhadap masyarakat. Misalnya pihak perusahan memberikan beasiswa kuliah kepada masyarakat sekitar perusahan. Kalo hanya kewajiban standar yang diberikan PT Nusa Ina dengan mendirikan TK dan SD itu prestisius. Apalagi sekolah itu dibangun hanya untuk anak-anak karyawan, sementara masyarakat Negeri Latea dan Manek tidak menikmati karena jaraknya cukup jauh.

“Saya pikir yang diberikan Perusahan PT Nusa Ina bukan kewajiban yang prestisius. Sebab Keuntungan yg korporasi keruk selama bertahun-tahun dengan menyisakan sengketa agraria yang tidak kunjung selesai hingga detik ini masih belum sebanding dgn anggaran ecek-ecek yang dikeluarkan perusahan untuk dana CSR,” cetusnya.

Mengapa itu bisa dengan mulus terjadi lanjut Asyatri, “Karena faktor pendukung dari bawah yakni ada instrumen penjilat lokal dari kelompok bawah yg memang memainkan peran sebagai informan, negosiator, dan centeng bagi korporasi PT Nusa Ina,” tegasnya.

Menurutnya, ada kelompok lokal yang memang dipelihara sebagai jongos korporasi dan merekalah yg selalu dipakai untuk menghubungkan kepentingan modal dengan arus bawah, meskipun dengan cara-cara yang licik.

“Sikap Bupati yang seolah-olah tak ada masalah dengan sepak terjang korporasi itu, ini juga bupati tidak mengerti alur historis rekam jejak hitam korporasi di tanah seram dan tidak punya data valid,” ujarnya.

Ditambahkannya, sikap cepat heran dan gampang kagum yg ditunjukkan Bupati Malteng atas korporasi secara politik itu adalah sinyal bahwa DPRD tidak akan lagi berani ribut soal dugaan pelanggaran korporasi meskipun rakyat korbannya. Itu ditandai oleh sikap pasang badan anggota DPRD yang terang-terang dilakukan bela korporasi dan menyalahkan masyarakatnya sendiri.

“DPRD masih tetap menjadi lembaga yang mati dan hilang akan fungsinya, sementara Bupati sebagai representasi eksekutif lebih membela kepentingan korporasi,” tandasnya. (FN/Uc)

Leave A Reply