Faktanews.com, Maluku Tengah – Direktur LSM Pukat Seram, Fahri Asytri, tanggapi pernyataan salah satu anggota PPNI Maluku Tengah (Malteng) yang menyatakan bahwa seluruh tenaga medis yang bertugas di desa-desa menjadi tim sukses untuk kepentingan politik, pada kegiatan HUT PPNI.
” Ini terjadi karena praktek dinasti politik, seorang pemimpin yang tidak memiliki kewibawaan politik dan merebut tahta dari praktek manipulasi, pasti akan membangun kultur birokrasi yang feodal supaya ia didengar, sehingga para birokrat seperti yang ditontonkan ASN khususnya tenaga medis perawat dan menggiring organisasi PPNI Malteng tidak lain sebagai pemburu jabatan dan pasti menjelma menjadi ‘Babu Politik’,” Tegas Fahri Asyatri kepada media faktanews.com, Jumat, (19/3/21) di Masohi.
Dia menilai bahwa pernyataan tersebut membuktikan bahwa lemahnya penegakan hukum di daerah terhadap ASN yang terlibat politik.
” Pernyataan itu tiada lain semata-mata untuk kepentingan politik kekuasaan sehingga mesin birokrasi jadi alat politik, rentang terjadi pada daerah-daerah yang sepi pantauan sekaligus itu menunjukkan lemahnya penegakan hukum di daerah,” Tuturnya.
Akibatnya kata Asyatri, ASN yang dibayar negara untuk misi pengabdian kepada negara, ditafsirkan secara subjektif sebagai pengabdian pada penguasa.
” Padahal penguasa itu sifatnya politis karena lahir dari proses politik. Jadi, mereka melihat sosok kepala daerah itu adalah wujud negara yang kepadanya harus mengabdi, segala sabda harus dijalankan, meskipun menabrak aturan dan modelnya Asal Bapa Senang alias ABS. Terpantau adalah praktek eksploitasi birokrasi sebagai alat politik kekuasaan itu tumbuh karena potensi itu juga tersedia dari bawah atau watak birokrat memang mau jadi babu dengan segala alibi standar yg diproduksi sebagai pembenar,” Jelasnya.
Ujung dari semuanya lanjut aktivis sosial itu, pastinya terjadi ketimpangan pelayanan birokrasi kepada rakyat disebabkan ASN sudah terkotak-kotak dalam kepentingan politik elit di daerah.
“Akhirnya, terjadi pergeseran orientasi birokrasi dari pengabdian kepada penjilat. Bagi saya, birokrat yang bertindak ganda dengan motif memburu jabatan dan fasilitas dengan cara menjadi jongos politik adalah perusak bangsa,” ucapnya.
Lebih Lanjut menurutnya, fenomena itu justru memperlihatkan lemahnya atau makin surutnya kepercayaan rakyat terhadap pemimpin sehingga birokrat dijadikan mesin politik.
“Jadi secara politik, pemimpin sedang kehilangan legitimasi dari rakyatnya sendiri. Kalo dia dipercaya dan disukai rakyat, ngapain pakai birokrat-birokrat penjilat sebagai jongos politik, diproklamirkan secara terbuka. Ini karena saraf malu dan etika birokrasi sepertinya sudah putus sehingga rela membangun monumen perbudakan politik yang akan diingat oleh generasi sepanjang masa,” tandasnya. (FN/Uc)
